NASIONAL.NEWS — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah daerah (Pemda) dalam menghadapi tantangan inflasi yang terus membayangi perekonomian daerah.
Penegasan ini disampaikan dia dalam keterangan resminya, usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disertai Evaluasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
“Saya minta untuk kepala daerah, mungkin yang perlu dievaluasi teman-teman yang berkaitan bertanggung jawab dengan tugas inflasi ini,” tegas Tomsi dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).
Kendali Inflasi Butuh Langkah Konkret
Tomsi menguraikan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya wacana.
Dia menegaskan, diperlukan langkah konkret yang langsung menyentuh lapangan, seperti operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor guna mencegah penahanan barang.
Tomsi juga menekankan pentingnya langkah konkret dalam menjalin kerja sama antardaerah untuk menjamin kelancaran pasokan komoditas pokok.
Lemahnya Dukungan Daerah
Namun, evaluasi Kemendagri yang dilakukan pada periode 23 hingga 30 Juni 2025 menunjukkan masih lemahnya keseriusan banyak daerah.
Tomsi menyebut, hanya sembilan daerah tercatat telah melaksanakan enam langkah konkret yang dianjurkan pemerintah pusat.
Sementara itu, 60 daerah tercatat baru menjalankan empat hingga lima langkah.
Dia pun memberikan apresiasi kepada Pemda yang telah menunjukkan komitmen nyata.
“Saya menganggap mereka yang berdinas dan bertanggung jawab di pemerintah daerah tersebut nanti, itu betul-betul sebagai ASN yang bertanggung jawab dan mencintai masyarakatnya,” ujar Tomsi.
232 Daerah Belum Lakukan Upaya Nyata
Namun, catatan serius diberikan Tomsi kepada 213 daerah yang baru melaksanakan satu hingga tiga langkah konkret, serta 232 daerah yang belum melakukan upaya nyata sama sekali.
Fakta ini memunculkan kekhawatiran atas potensi dampak buruk inflasi yang tidak tertangani secara merata.
Menurut Tomsi, kegagalan dalam menjalankan upaya pengendalian inflasi mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab dan empati terhadap kondisi masyarakat.
“Tidak peduli harganya naik, tidak peduli masyarakatnya susah,” ujarnya tegas, menyoroti minimnya perhatian sebagian Pemda terhadap realitas lapangan.
Rapat Koordinasi tersebut juga turut dihadiri oleh berbagai narasumber strategis, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran.
