TERLEPAS dari pro dan kontra, Sekolah Rakyat tengah berjalan. Hari Senin, 14 Juli 2025 menjadi garis start program strategis pemerintahan Prabowo membahagiakan banyak pihak, terutama orang tua siswa. Jadi, bisa kita pahami ada nikmat dalam Sekolah Rakyat.
Nikmat itu sangat terasa kini dan nanti. Mengingat target dari pemerintah, lulusan Sekolah Rakyat nanti mesti menjadi SDM bangsa yang mandiri, produktif, dan bisa melepaskan diri dari kemiskinan struktural.
Jika program Sekolah Rakyat ini berhasil, melahirkan penerus bangsa yang seperti didambakan, maka yang merasakan nikmat dari program Presiden Prabowo ini juga pemerintahan mendatang, rakyat Indonesia secara berkelanjutan.
Rakyat “Melompat”
Secara pribadi saya memandang Sekolah Rakyat ini mengajak rakyat terlibat dan mau “melompat”. Oleh karena itu sistemnya berbeda dari sekolah umum di bawah Kemendikdasmen. Sekolah Rakyat mengadopsi sistem berasrama.
Saya menduga dengan menerapkan konsep berasrama, pendidikan dalam Sekolah Rakyat bukan kognisi belaka. Akan tetapi juga menyentuh aspek mental dan spiritual. Secara konsep memang belum tampak dan masuk ke ruang publik.
Tetapi kata asrama, kalau kita korelasikan dengan latar belakang Prabowo, jelas, siswa Sekolah Rakyat akan dapat gemblengan kedisiplinan.
Belakangan banyak konten video pendek beredar. Bahwa syarat untuk menjadi manusia merdeka adalah dengan disiplin sejak dini. Kalau kita hubungkan dengan Sekolah Rakyat, dapat kita bayangkan ke depan akan banyak rakyat Indonesia yang megnalami lompatan kesadaran menjadi lebih baik.
Lompatan konkret yang ditargetkan adalah rakyat bisa terbebas dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Mimpi ini memang belum bisa terlihat prosentasi keberhasilannya, tapi melihat sebarannya yang luas, dari Medan hingga Pamekasan, Sekolah Rakyat tampaknya memang mengangkat moral rakyat Indonesia, terutama para orang tua siswa.
Bau Kolonial?
Meski demikian ada aspek lain yang menjadi catatan beberapa pihak. Seperti nama Sekolah Rakyat yang dinilai apa tidak bergaya kolonial.
Secara historis, Sekolah Rakyat memang lanjutan dari Volkschool dari Belanda pada tahun 1907. Kemudian pada 1914 menjadi Sekolah Rakyat. Dan, pada 1946 menjadi Sekolah Dasar, hingga sekarang.
Pertanyaannya adalah apakah nama “Sekolah Rakyat” menjadikan rakyat diposisikan sama oleh pemerintah sekarang dengan Belanda memosisikan rakyat kala itu? Secara fakta tidak ada bukti kuat akan hal itu.
Namun, kalau memperhatikan target memutus mata rantai kemiskinan rakyat melalui pendidikan, jelas nama Sekolah Rakyat tidak mewarisi semangat kolonial.
Saya justru memandang, langkah Prabowo ini sangat visioner. Kalau kita hubungkan dengan masa Indonesia mengalami bonus demografi, langkah ini tepat.
Tapi, mungkin akan ada banyak kekurangan dan itu biasa dalam sebuah perjalanan pembangunan.
Lebih jauh, kalau kita ingat akan masa Indonesia Emas 2045, bukankah pendidikan melalui program Sekolah Rakyat ini adalah upaya Prabowo menjawab.
Jadi, mari kita lihat. Kita bantu pemerintah dapat fokus pada tujuan mulianya. Memutus mata rantai kemiskinan rakyat.*
*) Imam Nawawi, kolomnis nasional.news dan Direktur Progressive Studies & Empowerment Center (Prospect)
