Pemerintah Siaga Nasional Hadapi Potensi Tsunami Imbas Gempa Kamchatka Rusia

NN Newsroom

Rabu, 30 Juli 2025

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal Polisi Purn Budi Gunawan (Foto: Dok. polkam.go.id)

NASIONAL.NEWS — Pemerintah Indonesia mengaktifkan status siaga menghadapi potensi tsunami setelah gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7) pukul 06.24 WIB.

Gempa tersebut diperkirakan berpotensi memicu kenaikan muka air laut hingga 0,5 meter di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi wilayah-wilayah terdampak yang perlu mendapatkan perhatian khusus: Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara.

“BMKG telah mengaktifkan peringatan dini tsunami dengan level Waspada/Siaga untuk beberapa wilayah tersebut,” ungkap laporan resmi BMKG.

Instruksi Kesiapsiagaan dari Pusat

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan memberikan instruksi kepada seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan aparat gabungan.

“Seluruh komponen pemerintah baik pusat maupun daerah sudah siap untuk antisipasi dengan bergerak cepat dan tepat. Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah,” ujar Menko Polkam dalam pernyataan resminya.

Langkah-langkah yang ditempuh mencakup pembentukan Posko Tanggap Darurat di provinsi rawan, kesiapsiagaan personel evakuasi, pengamanan jalur dan fasilitas vital pesisir, serta penyebaran tim SAR maritim dan udara ke titik-titik strategis.

Pemerintah juga memerintahkan pemutakhiran peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan resmi bahwa ancaman tsunami telah berakhir.

Masyarakat diminta menjauhi area pesisir, muara sungai, dan menghentikan aktivitas laut. Menko Polkam menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari penyebaran informasi tidak resmi.

“Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tegasnya.

Pemerintah menyatakan bahwa semua informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri.

Masyarakat di wilayah pesisir juga dihimbau untuk menyiapkan kebutuhan darurat dan mengikuti jalur evakuasi sesuai panduan yang berlaku.

TERKAIT LAINNYA