NASIONAL.NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional serta pemantauan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Keduanya menyoroti pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menjamin keberhasilan program prioritas nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut antara lain Kopdeskel Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.
Peran Penting Pemda
Mendagri menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas implementasi program tersebut.
“Keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor dan dukungan Pemda,” ujar Tito Karnavian.
Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat menjadi elemen penting dalam keberlanjutan program.
“Kalau PU-nya bisa mengeksekusi semuanya dan bisa meng-cover semuanya, itu saya sangat yakin publik akan mendukung,” jelas Mendagri.
Data Realisasi Fiskal 2025
Dalam sesi pemaparan, Tito menyampaikan data realisasi fiskal hingga 29 Juli 2025. Realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota tercatat sebesar 46,24 persen, menurun dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,91 persen.
Adapun realisasi belanja mencapai 37,22 persen, juga lebih rendah dari capaian tahun lalu sebesar 44,75 persen.
Mendagri merinci daerah dengan capaian tertinggi dan terendah. Di tingkat provinsi, Papua Tengah, DIY, dan Kalimantan Barat tercatat sebagai yang tertinggi dalam realisasi pendapatan. Sebaliknya, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya berada di posisi terbawah.
Pada tingkat kabupaten, Sumbawa Barat, Lebak, dan Wonogiri mencatat pendapatan tertinggi. Di tingkat kota, Banjarbaru, Denpasar, dan Banjarmasin menempati peringkat atas. Sementara itu, kota Sorong, Lubuk Linggau, dan Samarinda berada di posisi terbawah.
Untuk realisasi belanja, DIY, Gorontalo, dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan kinerja tertinggi. Di tingkat kabupaten dan kota, Pati serta Sukabumi menonjol. Di sisi lain, Papua Barat, Subulussalam, dan Manado tercatat sebagai daerah dengan belanja terendah.
