NASIONAL.NEWS — Sejumlah fasilitas umum dan gedung perkantoran mengalami perusakan dan pembakaran dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Insiden ini menimbulkan kerugian besar, baik material maupun korban jiwa, serta menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan.
Data lapangan menunjukkan peristiwa terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, aksi massa menyebabkan pembakaran halte bus serta kerusakan pada beberapa perkantoran di sekitar Markas Komando (Mako) Brimob Kwitang.
Di Jalan Kramat Raya, kantor Gegana menjadi sasaran penjarahan. Sementara itu, di Makassar, Gedung DPRD dilaporkan terbakar dan menewaskan tiga orang. Di Bandung, fasilitas Mess MPR RI turut mengalami perusakan.
Bisa Merugikan Masyarakat
Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH), Rizki Ulfahadi, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap rangkaian kejadian tersebut.
Rizki menegaskan bahwa aksi demonstrasi seharusnya tidak menimbulkan kerusakan yang justru merugikan masyarakat.
“Aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional, tapi jika berubah menjadi perusakan fasilitas umum, yang paling dirugikan adalah masyarakat luas, terutama warga kecil yang sehari-hari menggunakan fasilitas tersebut,” ujar Rizki.
Rizki menilai bahwa penyampaian aspirasi, baik oleh mahasiswa maupun elemen masyarakat, perlu dilakukan secara damai dan rasional. Menurutnya, tindakan anarkis hanya akan menggeser isu utama dari perjuangan yang ingin diperjuangkan.
“Kita bisa sampaikan kritik dan tuntutan dengan lantang, tanpa harus membakar halte, merusak kantor, atau menjarah barang. Itu semua hanya mengalihkan isu dari substansi perjuangan kita,” tambahnya.
Damai dan Bermartabat
Selain aspek kerugian langsung, Rizki juga menyoroti dampak ekonomi akibat kerusakan fasilitas publik.
Menurutnya, biaya perbaikan fasilitas umum dan gedung negara akan ditanggung melalui anggaran negara, yang pada akhirnya membebani rakyat.
“Jangan sampai kita memperjuangkan kepentingan rakyat, tapi justru rakyat pula yang menanggung kerugian akibat ulah segelintir oknum. Mari kita jaga martabat aksi agar tetap rasional dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya insiden ini, PP GMH mengimbau agar seluruh elemen aksi tetap menjaga ketertiban umum dan mengutamakan jalur damai dalam menyampaikan aspirasi. Imbauan tersebut ditegaskan agar ruang demokrasi tetap terbuka, namun tidak menimbulkan kerugian kolektif yang merugikan kepentingan nasional.
