NASIONAL.NEWS — Dalam upaya memperkuat perekonomian sekaligus membuka peluang kerja, pemerintah menargetkan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih secara masif. Program ini menjadi salah satu titik fokus Paket Ekonomi Nasional yang baru diluncurkan.
Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan target pembangunan 100 lokasi dengan serapan 27 ribu lapangan kerja. Setahun kemudian, pada 2026, jumlah itu ditingkatkan menjadi 1.000 lokasi dengan potensi penciptaan 270 ribu lapangan kerja.
“Target tahun 2026 ditingkatkan mencapai 1.000 lokasi dengan potensi 270 ribu lapangan kerja,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan program tersebut di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Program ini menjadi bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kemandirian rakyat dan keindonesiaan, khususnya sektor maritim.
Selain Kampung Nelayan, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah lain yang menyasar sektor pendidikan, ketenagakerjaan, hingga investasi.
Program Paket Ekonomi
Untuk mempertahankan dinamika pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperluas peluang kerja dan mendorong aliran investasi, Pemerintah kembali memperkenalkan Program Paket Ekonomi pada paruh kedua tahun 2025, yang akan dipercepat pelaksanaannya hingga akhir tahun ini dan awal tahun mendatang.
Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi yang dimulai Oktober 2025 hingga Maret 2026 menargetkan 20 ribu peserta. Setiap peserta memperoleh uang saku setara Upah Minimum Provinsi.
“Nanti akan kita lihat apa program tersebut bisa dilanjutkan,” kata Airlangga.
Kedua, insentif pajak berupa PPh 21 Ditanggung Pemerintah diberikan kepada 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta.
Ketiga, program bantuan pangan menyalurkan beras 10 kilogram ditambah minyak goreng 2 liter bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Program jaminan sosial pekerja informal juga diperkuat melalui diskon 50% iuran JKK dan JKM bagi mitra ojek, kurir, hingga sopir angkutan.
“Program untuk sektor ini akan diberlakukan terus-menerus,” ucap Menko Perekonomian.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan manfaat layanan tambahan perumahan berupa relaksasi suku bunga untuk KPR, KPA, dan PRP. Program padat karya tunai juga digulirkan dengan melibatkan lebih dari 215 ribu pekerja.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, pemerintah meluncurkan paket PPN DTP tiket pesawat, diskon jasa transportasi, serta pekan belanja online. Langkah deregulasi juga dipercepat melalui integrasi tata ruang digital ke sistem OSS mulai 5 Oktober 2025.
Airlangga menambahkan, sejumlah program yang telah berjalan akan diperpanjang hingga 2026, termasuk insentif pajak untuk UMKM, pekerja sektor pariwisata, serta industri padat karya. Program PPN DTP properti juga tetap berlaku untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar.
Sektor Ketenagakerjaan
Lebih jauh Airlangga mengemukakan, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan lima program besar yaitu operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyerap 681 ribu orang, replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare, revitalisasi tambak Pantura yang menyerap 132 ribu pekerja, modernisasi kapal nelayan dengan target 1.582 kapal yang menciptakan lebih dari 600 ribu lapangan kerja, serta pembangunan Modeling Integrated Shrimp Farming di Waingapu, NTT, dengan serapan 5 ribu tenaga kerja.
Untuk mempercepat seluruh program strategis tersebut, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang segera diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah menteri terkait, kepala lembaga, hingga perwakilan pemerintah daerah, menandai sinergi lintas sektor dalam mengawal agenda ekonomi nasional.
