Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki posisi strategis di kawasan, selalu menjadi sorotan berbagai kekuatan global. Salah satu aktor asing yang sering disebut dalam konteks intervensi politik adalah International Republican Institute (IRI), lembaga yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki sejarah panjang dalam mendukung “penguatan demokrasi” di berbagai negara.
IRI memiliki sejarah panjang dalam mendukung demokratisasi di berbagai negara, terutama melalui program-program pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan dukungan bagi partai politik lokal. Namun, dalam beberapa kasus, kehadiran IRI dianggap sebagai upaya halus dan terselubung untuk mencapai tujuan tujuan tertentu.
Disinilah kemudian aktivitas IRI kerap kali dihubungkan dengan upaya untuk menciptakan instabilitas melalui apa yang disebut “Revolusi Warna” (color revolutions) atau revolusi tanpa kekerasan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
Baru-baru ini, IRI kembali menjadi sorotan terkait dugaan intervensinya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia, sebagai bagian dari skenario besar untuk mempromosikan prakarsa Blue Dot Network (BDN).
BDN, yang diluncurkan pada 2019, diklaim oleh Amerika Serikat sebagai upaya untuk mempromosikan standar pembangunan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan terpercaya. Namun, ada kritik yang menyebut bahwa prakarsa ini adalah strategi untuk memperkuat dominasi Amerika Serikat dalam bidang pembangunan infrastruktur global, serta sebagai alat politik untuk mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dampak Pada PSN
Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah serangkaian proyek infrastruktur besar yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga proyek-proyek energi terbarukan. Namun, pelaksanaan PSN sering kali menghadapi tantangan dari berbagai pihak, termasuk aktor-aktor asing yang mungkin memiliki kepentingan tersembunyi.
Dugaan bahwa IRI, yang berafiliasi dengan pemerintah Amerika Serikat, berusaha mengganggu pelaksanaan PSN adalah bagian dari narasi yang lebih besar tentang intervensi asing di Indonesia. Salah satu tujuannya diduga untuk menciptakan dalih bagi prakarsa BDN agar dapat lebih mudah diimplementasikan di Indonesia. Inisiatif BDN, yang digagas oleh Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, bertujuan untuk memberikan sertifikasi bagi proyek infrastruktur yang dianggap memenuhi standar internasional dalam hal transparansi, keberlanjutan, dan dampak sosial.
Disamping itu, mencuat pula sentimen terhadap BDN yang menyebut bahwa prakarsa ini sebenarnya adalah upaya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai wasit dalam pembangunan infrastruktur global, terutama dalam menghadapi inisiatif serupa dari China, seperti Belt and Road Initiative (BRI). Keberadaan BDN di Indonesia, dengan demikian, mungkin dapat dilihat sebagai upaya untuk menghambat pelaksanaan PSN yang sebagian besar didanai oleh investor lokal dan asing yang tidak berafiliasi dengan Amerika Serikat.
Di sisi lain proyek infrastruktur yang disertifikasi oleh BDN memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, meskipun tidak ada jaminan pasti mengenai keberhasilan investasi tersebut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya standar yang diterapkan oleh BDN, yang kerap menjadi tantangan besar bagi negara berkembang.
Sebagai contoh, BDN mewajibkan anggotanya untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, sebuah target yang lebih cepat sepuluh tahun dibandingkan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Apabila sumber daya manusia dan material diinvestasikan dalam tahap awal untuk memenuhi persyaratan BDN namun tidak menghasilkan peningkatan investasi, hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut laporan dari SL Guardian, yang mengklaim memperoleh dokumen melalui whistleblower, Amerika Serikat diduga aktif mempromosikan inisiatif BDN di Indonesia. Laporan ini juga mencurigai bahwa IRI, yang digambarkan sebagai bagian dari kepentingan pemerintah AS, telah menyalurkan dana sekitar $350.000 kepada organisasi masyarakat sipil lokal di Indonesia. Pendanaan tersebut disebut sebagai bagian dari program bertajuk “Penguatan Kesadaran Publik dan Landasan Gerakan Sipil untuk Menghadapi Dampak PSN.”
Terlepas benar atau tidaknya mengenai berbagai telaah yang dikemukakan di atas, penerapan BDN di Indonesia dapat membawa dampak positif maupun negatif. Di satu sisi, jika standar yang dipromosikan oleh BDN benar-benar diterapkan, hal ini bisa membantu Indonesia untuk meningkatkan kualitas proyek-proyek infrastrukturnya, terutama dalam hal transparansi dan keberlanjutan.
Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa prakarsa BDN ini dapat menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara-negara lain, termasuk China, yang telah menjadi mitra utama Indonesia dalam pembangunan infrastruktur.
Utamakan Kepentingan Nasional
Dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk dugaan intervensi asing, penting bagi Indonesia untuk menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik. Masa transisi pemerintahan, terutama setelah pemilihan umum, sering kali menjadi momen yang rawan bagi negara-negara berkembang, di mana aktor-aktor asing mungkin mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri.
Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang menjadi korban dari apa yang disebut “Revolusi Warna,” di mana kekuatan-kekuatan asing mendukung kelompok-kelompok oposisi untuk menciptakan instabilitas politik.
Salah satu kunci untuk mencegah hal ini adalah dengan memperkuat institusi-institusi demokrasi di dalam negeri, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media.
Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti PSN dapat berjalan tanpa gangguan dari pihak-pihak asing yang memiliki agenda terselubung. Untuk menghindari potensi adu domba dari pihak asing, penting bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk terus memperkuat dan mengutamakan persatuan nasional.
Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia di tengah berbagai tantangan eksternal tadi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik tentang ancaman intervensi asing dan pentingnya menjaga kedaulatan negara.
Kampanye-kampanye yang menyoroti pentingnya PSN bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat bisa menjadi salah satu cara untuk menggalang dukungan dari masyarakat.
Kedua, membangun kemandirian ekonomi kita, karena salah satu cara terbaik untuk melawan pengaruh asing adalah dengan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu terus mendorong investasi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada dana asing, terutama untuk proyek-proyek strategis seperti infrastruktur.
Ketiga, memperkuat diplomasi dan hubungan internasional. Indonesia perlu terus memperkuat posisinya di kancah internasional dengan memperluas kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Selain itu, diplomasi yang proaktif perlu dijalankan untuk menjaga hubungan baik dengan mitra-mitra strategis, sambil tetap mempertahankan kemandirian dalam membuat keputusan.
Keempat, untuk menjaga stabilitas, Indonesia perlu memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten. Selain itu, keamanan nasional harus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik, seperti Papua.
Berikutnya, penguatan institusi demokrasi. Meski berada di urutan terakhir, langkah kelima ini justru yang sangat penting agar tidak mudah diintervensi oleh aktor-aktor asing, Indonesia perlu memperkuat institusi-institusi demokrasinya. Ini termasuk menjaga independensi lembaga-lembaga negara, untuk memastikan proses politik yang transparan.
Akhir kata, tak ayak penting sekali bagi Indonesia untuk tetap waspada terhadap berbagai dugaan intervensi asing dan selalu berupaya memperkuat persatuan nasional, terutama di tengah bangsa kita saat ini tengah dalam masa transisi pemerintahan. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa proyek-proyek strategisnya berjalan sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak terganggu oleh agenda-agenda asing yang berpotensi merugikan negara. (cdi/nas)
