NASIONAL.NEWS — Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, menilai penunjukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman oleh presiden sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan memperkuat penyatuan kendali kebijakan.
Penunjukan itu juga dinilai Rasfiuddin memberi ruang apresiasi terhadap rekam jejak kebijakan pangan dan pertanian Amran Sulaiman selama menjabat Menteri Pertanian.
Di bawah kepemimpinannya, ia menilai, kebijakan Amran menyentuh aspek refocusing anggaran, penggunaan benih non-existing untuk memperluas areal, program reward dan punishment bagi daerah berprestasi, serta tata kelola subsidi dan insentif yang lebih terarah.
“Amran menyebut penunjukan dirinya sebagai Kepala Bapanas bertujuan meningkatkan efisiensi. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa ia sendiri menyadari tantangan tumpang tindih kebijakan pangan-pertanian dan ingin mewujudkan penyatuan kendali kebijakan,” kata Rasfiuddin dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).
Rasfiuddin dalam keterangannya juga mengapresiasi tekad Amran untuk tidak hanya memperjuangkan target angka swasembada, melainkan membangun sistem yang kokoh agar capaian itu berkelanjutan, tidak semata konsumtif periode satu periode.
Seperti diketahui, serah terima jabatan kepala Badan Pangan Nasional dari Arief Prasetyo Adi kepada Andi Amran Sulaiman digelar di kantor Bapanas, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Perkuat Integrasi Kebijakan Pangan
Lebih lanjut menurut Rasfiuddin, kombinasi kepemimpinan di sektor pertanian dan lembaga pangan akan memperkuat integrasi kebijakan pangan nasional sebagai suatu langkah strategis yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan.
“Penunjukan Amran Sulaiman sebagai Kepala Bapanas merupakan langkah tepat sebagai upaya nasional memperkuat sinergi kebijakan pangan dari hulu ke hilir dalam satu tangan kepemimpinan yang visioner,” kata Rasfiuddin.
Ia menambahkan bahwa keberanian Presiden menunjuk figur yang memiliki rekam jejak nyata di bidang pertanian menunjukkan komitmen serius terhadap transformasi sektor pangan.
Rasfiuddin menjelaskan, secara konsep, lembaga pangan nasional seperti Bapanas memiliki fungsi koordinatif, pengaturan, stabilisasi harga, dan penjaminan ketersediaan pangan.
Dengan menempatkan orang yang telah membuktikan kapasitas di sektor pertanian sebagai pucuk lembaga pangan, terangnya, maka kebijakan produksi, distribusi, dan pengendalian stok dapat dikelola lebih sinergis dan efisien.
“Integrasi fungsi pemerintahan dalam satu titik kepemimpinan dapat mengurangi birokrasi tumpang-tindih, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat akuntabilitas,” jelas Rasfiuddin.
Dalam hal pangan, terang Rasfiuddin, hambatan klasik sering muncul karena fragmentasi lembaga sehingga sering terjadi kebocoran kebijakan atau konflik lintas lembaga.
Karena itu, jelasnya, model rangkap jabatan yang ditempuh dalam kasus ini memungkinkan koordinasi langsung antara kebijakan pertanian dan kebijakan pangan sebagai sebuah skema yang secara teoritis dapat menekan inefisiensi.
