JAKARTA — Pemerintah kini mempercepat akses kepemilikan rumah bagi pekerja media, termasuk wartawan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi karyawan industri media yang selama ini kesulitan memiliki hunian sendiri.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa program ini memang dirancang untuk memberikan akses hunian layak kepada pekerja media yang belum memiliki rumah.
Dalam sosialisasi Program Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (23/04/2025), Nezar menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan 1.000 unit rumah untuk tahun ini.
“Pemerintah telah menyiapkan 1.000 unit rumah yang dapat diakses oleh karyawan industri media pada tahun ini. Jika permintaan meningkat, langkah penambahan kuota akan diajukan kepada Menteri Perumahan,” tegasnya, seperti dikutip dari laman Komdigi.
Menurut Nezar, ini adalah langkah proaktif pemerintah dalam menjawab kebutuhan mendasar pekerja media. Banyak dari mereka, katanya, bermimpi memiliki rumah sendiri, walaupun kecil, agar tidak terus-menerus terbebani biaya sewa bulanan.
“Kita tahu banyak teman-teman kita ini memimpikan punya rumah, walaupun kecil, tapi punya sendiri, nggak perlu dipusingkan dengan sewa rumah setiap bulan. Dan setidaknya ada rumah yang layak huni,” ungkapnya.
Ia juga meluruskan sejumlah persepsi miring tentang program ini. Ada anggapan bahwa ini semacam bentuk “privilege” bagi wartawan agar berpihak kepada pemerintah. Namun Nezar menepis keras asumsi tersebut.
“Mungkin ada kesalahpahaman seakan-akan ini program yang diberikan kepada wartawan atau karyawan industri media dengan privilege tertentu. Misalnya dapat diskon besar, kemudian ada wacana, wah ini cara pemerintah untuk dalam tanda kutip membungkam suara kritis media. Ini jauh dari itu semua. Ini sama sekali nggak ada karena ini hanya program akselerasi kepemilikan rumah sebetulnya,” jelasnya.
Nezar mengingatkan bahwa skema FLPP ini bukan hal baru. Pemerintah sudah lama menjalankannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Yang berbeda sekarang, akses ini diperluas untuk pekerja media yang selama ini mungkin belum terjangkau skema serupa.
Jika animo dari pekerja media cukup tinggi, kata Nezar, pemerintah siap mengajukan tambahan kuota kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Tergantung bagaimana rekan-rekan nanti memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan ini terbuka tentu saja menjadi salah satu opsi untuk karyawan di industri media untuk bisa memiliki rumah,” tuturnya.
Tak hanya itu, Nezar juga mengajak semua asosiasi industri media — baik televisi, radio, media online, maupun media cetak — untuk ikut menyebarluaskan informasi ini. Ia berharap, perusahaan media bahkan bisa mengadopsinya menjadi bagian dari program kesejahteraan internal mereka.
“Dan kalau yang dari perusahaan media, mungkin ini bisa diadopsi menjadi bagian dari program percepatan pembelian rumah yang ada di perusahaan masing-masing,” ungkapnya.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap pekerja media bisa lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka tanpa dibayangi kekhawatiran soal tempat tinggal. Rumah yang layak kini bukan lagi sekadar impian, melainkan peluang nyata yang bisa segera diwujudkan.[]
