
Kabar baik bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya kaum perempuan. Pemerintah resmi memangkas suku bunga pinjaman Program Pembiayaan PNM Mekaar atau Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dari kisaran 18 hingga 25 persen menjadi 8 persen flat per tahun. Kebijakan ini berlaku secara permanen dan mulai berjalan pada pekan kedua November 2026. Untuk mendukungnya, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sekitar Rp2,6 triliun hingga akhir Desember 2026. Program ini menyasar perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah yang memiliki atau ingin merintis usaha mikro dan ultra mikro, dengan plafon pembiayaan hingga Rp15 juta per akad. Di saat yang sama, pelaku UMKM yang berjualan daring juga perlu memahami aturan baru pemungutan pajak di marketplace yang sudah berjalan sejak Oktober lalu.
Bunga 8 persen, berlaku permanen
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan penurunan bunga ini berlaku permanen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. “Alhamdulillah penurunan bunga pinjaman PNM Mekaar dari 24 persen menjadi 8 persen insyaallah berlaku mulai minggu kedua November ini,” kata Maman, seperti dikutip sejumlah media. Pelaksanaan sempat mundur dari jadwal awal karena pemerintah terlebih dahulu melakukan uji coba lapangan terhadap sekitar 2.000 nasabah PNM Mekaar.
Mekanisme subsidi ini dijelaskan Direktur Utama BRI Hery Gunardi. Total bunga kredit sebenarnya 18 persen, tetapi nasabah hanya membayar 8 persen, sedangkan 10 persen sisanya ditanggung pemerintah melalui subsidi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai penyalur pembiayaan merupakan anak perusahaan BRI, dan perseroan menyatakan siap menjalankan program dengan skema baru tersebut. Pemerintah masih menghitung cakupan penerima manfaat berdasarkan ketersediaan anggaran dan sisa waktu pelaksanaan program pada 2026, karena alokasi Rp2,6 triliun disiapkan untuk mengejar pelaksanaan hingga akhir Desember.
Landasan hukum program ini sudah tersedia. Pedoman pelaksanaan KPPS diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) 7/2026 yang diundangkan pada 5 Agustus 2026, sedangkan mekanisme pemberian subsidi bunga tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 74/2026. Bagi perempuan prasejahtera yang sudah menjadi nasabah Mekaar, penurunan bunga ini langsung meringankan cicilan. Bagi yang belum bergabung, program ini membuka akses pembiayaan yang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.
Pajak marketplace 0,5 persen sudah berjalan
Selain bunga murah, pelaku UMKM yang berjualan daring perlu memperhatikan aturan pemungutan pajak di marketplace. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2026 berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025. Tarifnya 0,5 persen dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM, dan dipungut oleh empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang telah ditunjuk.
Ada keringanan penting bagi penjual kecil. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut, sepanjang menyampaikan surat pernyataan. DJP menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan mekanisme pemungutan yang baru, dan pungutan dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahun berjalan atau sebagai bagian pelunasan PPh Final. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyatakan menghormati kebijakan tersebut dan memandangnya sebagai perubahan mekanisme administrasi perpajakan, bukan pengenaan pajak baru. Marketplace anggota idEA, kata Ketua Umum Budi Primawan, akan mengikuti ketentuan dan arahan resmi pemerintah.
UMKM tembus pasar ekspor
Dua kebijakan di atas adalah sisi pembiayaan dan perpajakan. Di sisi pasar, UMKM Indonesia juga terus menembus pasar luar negeri. Kementerian UMKM mencatat sejumlah capaian terbaru: ekspor perdana 23 ton cocopeat dari Kalimantan Timur ke Taiwan, bunga melati segar dari Tegal yang masuk pasar Thailand dan Singapura, serta Khyang Leather dari Banten yang mengekspor produk kulit ular, buaya, dan ikan pari ke Kuwait, Qatar, Turki, dan Jepang. Kisah-kisah ini menunjukkan produk UMKM Indonesia punya tempat di pasar global bila didukung pembiayaan, legalitas, dan pendampingan yang tepat.
Pekerjaan rumahnya tetap besar. Program UMKM BISA Ekspor Kementerian Perdagangan mencatat penjajakan bisnis senilai Rp6,6 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026, tetapi baru 21 persen yang sudah menjadi pesanan pembelian. Artinya, peluang besar sudah terbuka, tetapi mengubah peluang menjadi transaksi nyata masih membutuhkan pengawalan. Bunga Mekaar 8 persen adalah salah satu alat untuk itu: modal lebih murah berarti pelaku usaha kecil punya ruang lebih besar untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi pesanan, dan naik kelas. Bagi keluarga prasejahtera yang juga menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT, kombinasi bantuan dan akses pembiayaan murah ini bisa menjadi jalan keluar dari jerat ekonomi yang selama ini membatasi.
Baca juga: UMKM Ditarget Rp6,6 Triliun, Baru 21% Jadi Pesanan