NASIONAL.NEWS — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA RI), Arifatul Choiri Fauzi., secara resmi membuka Muktamar ke-5 Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI) di Graha Wisata TMII, Jakarta, pada Kamis (3/7/2025).
Muktamar ini berlangsung selama tiga hari, dari 3 hingga 5 Juli 2025, dengan fokus pada konsolidasi nasional dan penetapan program kerja strategis.
Dalam sambutannya, Menteri Arifatul menekankan bahwa forum ini adalah momen strategis bagi organisasi perempuan seperti Wanita PUI untuk menyusun langkah-langkah besar ke depan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia menegaskan bahwa muktamar tidak boleh dimaknai sekadar seremoni, melainkan sebagai ruang evaluasi, konsolidasi, dan sosialisasi program-program strategis Wanita PUI.
Menurutnya, mencerdaskan umat dan memberdayakan perempuan adalah langkah konkret untuk memperkuat kontribusi terhadap negara.
Soroti Kasus Kekerasan
Pada kesempatan itu, Menteri PPPA menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dia menyenutkan, data terbaru per Juli 2025 menunjukkan lebih dari 13.700 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak oleh orang tua mereka sendiri.
“Satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan, dan satu dari dua anak mengalami bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan dampak negatif teknologi terhadap anak.
“Banyak anak usia dini sudah mengakses internet dan gadget, bahkan lebih dari 70%. Kami mendapat laporan anak-anak kesulitan bicara dan mengalami gangguan penglihatan karena terlalu dini terpapar layar,” jelas Menteri Arifatul.
Tiga Program Priotitas Utama
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Arifatul menjelaskan, Kementerian PPPA mengembangkan tiga program prioritas.
Pertama, kata dia, adalah Ruang Bersama Indonesia, yaitu gerakan penyelesaian masalah perempuan dan anak berbasis desa.
Kedua, perluasan Call Center 129, sebagai layanan konseling mental dan informasi. Ketiga, Satu Data Perempuan dan Anak di Tingkat Desa, sebagai fondasi perencanaan yang akurat.
Menteri Arifatul pada kesempatan itu juga membuka peluang kolaborasi dengan Wanita PUI dalam membangun desa ramah perempuan dan anak, bebas stunting, serta berbasis ekonomi umat.
“Silakan Wanita PUI ajukan pilot project desa perempuan dan anak. Kita akan fasilitasi pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi sosial,” tambahnya.
Ia menutup sambutannya dengan penekanan pada pentingnya kerja sama multipihak.
“Kolaborasi, sinergi, dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan luar biasa. Wanita PUI memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia,” tegas Arifatul.
Muktamar ke-5 Wanita PUI ini dihadiri oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Hadir dalam pembukaan antara lain KH. Nurhasan Zaidi (Ketua Majelis Syura PUI), Dra. Hj. Iroh Siti Zahroh, M.Si. (Ketua Umum DPP Wanita PUI), Dr. Hj. Munipah, M.Pd. (Ketua Dewan Pertimbangan Pusat), serta para tokoh perempuan dari berbagai organisasi.*/
