NASIONAL.NEWS — Dalam dinamika politik Indonesia, peralihan jabatan menteri bukan hanya soal teknis pemerintahan, tetapi juga menyangkut nilai etika dan komitmen politik yang mengakar dalam kehidupan berbangsa.
Hal itu tampak jelas ketika pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan sikapnya terkait tawaran posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud mengaku tidak menjawab ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengisi posisi Menko Polkam.
“Jawaban soal bersedia atau tidaknya untuk jabatan itu tidak saya berikan karena komitmen dan etika politik yang saya pegang. Jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang,” tegas Mahfud.
Prinsip tersebut adalah bagian dari penghormatan terhadap proses demokrasi Indonesia yang telah berjalan melalui Pemilu 2024.
Ditelepon Jenderal Senior
Kisah ini bermula pada Minggu malam, 7 September 2025. Mahfud menceritakan, seorang jenderal senior yang tidak disebutkan namanya meneleponnya untuk segera ke Jakarta.
“Malam menjelang pelantikan, menjelang pengumuman reshuffle, ‘Pak Mahfud di mana?’ ‘Saya di Yogya’. ‘Ke sini (Jakarta)’ katanya oleh sang jenderal,” ujarnya dalam kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin (22/9/2025).
Keesokan harinya, Selasa 9 September 2025, Mahfud bertemu langsung dengan jenderal tersebut. Di situ, ia ditawari kursi Menko Polkam yang baru saja dilepas dari Budi Gunawan.
“Dia bilang begini, ‘Pak Mahfud, ini Menko Polhukam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud’,” ungkapnya.
Mahfud Sudah Miliki Komitmen
Namun, Mahfud tetap tidak memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Ia menegaskan sudah memiliki komitmen sejak putusan Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024.
“Saya kan dulu sudah menyatakan komitmen, standar etik saya. Jabatan di pemerintahan ini harus diduduki oleh mereka yang menang, yang berkeringat secara politik. Saya kan tidak,” kata Mahfud.
Mahfud menambahkan bahwa banyak tokoh yang sudah berjuang keras untuk memenangkan Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024. Sementara dirinya justru berada di posisi lawan politik dengan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
“Yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin apa namanya ‘saya ingin masuk ke situ’. Tidak etis,” tegasnya.
Reshuffle Kabinet
Seiring dengan itu, Presiden Prabowo melakukan perubahan pada struktur kabinet. Pada Senin, 8 September 2025, ia resmi mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menko Polkam di Kabinet Merah Putih.
Proses penentuan nama baru pun berlangsung, hingga akhirnya pada Rabu, 17 September 2025, Presiden Prabowo menunjuk dan melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam.
Pengamat politik, Mazlis B. Mustafa, menilai sikap Mahfud MD perlu menjadi catatan penting dalam perjalanan politik nasional.
Menurutnya, Mahfud menampilkan sebuah teladan bahwa jabatan publik di kancah nasional tidak hanya ditentukan oleh kapasitas, tetapi juga oleh legitimasi perjuangan politik yang mendahuluinya.
“Ini membuat kita tetap optimis, bahwa, dalam konteks keindonesiaan, etika politik masih menjadi pijakan bagi sebagian tokoh bangsa, di tengah arus pragmatisme yang kerap mewarnai dinamika pemerintahan,” tandasnya.
