NASIONAL.NEWS — Pemerintah Indonesia tengah memasuki babak baru dalam kebijakan sosial dengan meluncurkan uji coba sistem bantuan sosial (bansos) berbasis digital bernama Portal Perlinsos. Uji coba perdana dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melalui Desa Kemiren dan Lateng.
Konsep utama dari program ini menekankan keterbukaan dan keadilan. Principal Govtech Expert dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, menegaskan bahwa ini bukan lagi soal asumsi atau kasihan namun mengacu pada prinsip transparansu dan keadilan sosial.
“Masyarakat harus dapat menyatakan diri sebagai pihak yang membutuhkan bantuan, namun negara memiliki hak untuk memverifikasi kelayakan mereka melalui sistem data yang akurat dan lintas sektor,” ujar Rahmat dalam keterangannya, Jum’at (19/9/2025).
Rahmat menggambarkan bansos sebagai “permen bagi orang yang kekurangan gula”. Menurutnya, penerima bantuan harus mengajukan diri, tetapi juga siap diverifikasi.
Jika ternyata penerima tidak tepat sasaran, maka justru akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat lain yang lebih membutuhkan.
Selesaikan Masalah Lama
Inisiatif ini, terangnya melanjutkan, muncul dari permasalahan lama yang membayangi skema bansos nasional, yaitu salah sasaran atau mistargeting.
Pemerintah mencatat potensi kerugian mencapai ratusan triliun rupiah, mencakup berbagai subsidi mulai dari LPG, BBM, listrik, pangan, hingga pupuk.
Dengan sistem baru, pemerintah berharap bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Banyuwangi dipilih sebagai daerah percontohan karena kesiapan infrastrukturnya.
Pada tahun 2024, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Banyuwangi mencapai skor 4,50 dari skala 5, tertinggi di tingkat kabupaten se-Indonesia. Dukungan jaringan internet hingga ke desa serta integrasi layanan publik membuat wilayah ini dianggap ideal untuk uji coba.
Integrasi Data Lintas Lembaga
Asisten Deputi Kementerian PANRB, Adi Nugroho, menjelaskan bahwa salah satu keunggulan sistem baru ini adalah integrasi data lintas lembaga.
“Kalau dulu kita butuh akses data dari 10 lembaga, maka harus bikin 10 perjanjian kerja sama. Sekarang cukup satu jalur yang bisa diakses secara sah dan aman,” jelasnya.
Portal Perlinsos tidak hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini memadukan data dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, Polri, bank-bank Himbara, hingga catatan kredit.
Dengan begitu, pemerintah dapat memeriksa status pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, hingga rekam jejak transaksi untuk menilai kelayakan calon penerima.
Selain itu, sistem ini mampu mengidentifikasi kondisi darurat, misalnya korban bencana yang tiba-tiba jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan atau aset. Formula kelayakan tengah dirumuskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pakar kemiskinan lintas kementerian.
Dari sisi infrastruktur, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bertugas menyediakan jaringan digital, sementara BSSN menjamin keamanan data. Tata kelola dan kebijakan disusun oleh KemenPANRB.
Bertahap Diterapkan Nasional
Pemerintah menegaskan uji coba dilakukan terbatas sebelum diterapkan secara nasional agar sistem benar-benar teruji dan menjaga kepercayaan publik.
Kata Rahmat, proses pendaftaran bansos dilakukan melalui portal resmi. Data masyarakat yang masuk akan dipadankan dengan berbagai sumber data lain.
Mereka yang lolos verifikasi akan menerima bantuan, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria tidak akan diberi tahu secara langsung untuk menghindari gesekan sosial.
Dengan uji coba ini, pemerintah menargetkan agar semua bentuk subsidi, termasuk energi, pendidikan, dan kesehatan, dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
“Kita memasuki babak baru. Bukan hanya teknologi yang kita bangun, tapi sistem sosial yang lebih adil dan akuntabel. Semua ini untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Rahmat.
