NASIONAL.NEWS — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah menu berupa burger dan spageti disajikan di beberapa sekolah.
Kritik muncul dari pakar gizi, namun Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa seluruh menu tetap berada dalam koridor standar gizi yang telah ditetapkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa penyusunan menu dilakukan secara profesional oleh ahli gizi, dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan selera masyarakat.
“BGN menetapkan standar komposisi gizi,” ujar Dadan kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).
Dadan menegaskan bahwa setiap hidangan dalam program MBG tidak dibuat sembarangan, melainkan mengikuti kerangka gizi yang ketat serta prinsip keberlanjutan pangan.
“Menu disusun oleh ahli gizi di setiap SPPG berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Basis BGN adalah fresh food dengan mengutamakan potensi sumber daya lokal,” katanya.
Tanggapan ini disampaikan setelah kritik dari dr Tan Shot Yen, pakar gizi yang menyoroti munculnya burger dan spageti dalam menu MBG. Menurutnya, hidangan tersebut dianggap kurang mencerminkan prinsip makanan sehat dan berbasis lokal.
Namun, BGN menilai bahwa menu semacam itu hanyalah variasi sesekali. “SPPG berinisiatif membuat menu selingan berbasis permintaan siswa. Menu selingan itu hanya sesekali,” jelas Dadan.
Dadan juga memastikan bahwa standar gizi tetap menjadi dasar utama meskipun ada menu nontradisional yang disajikan. “Tentu,” singkatnya, menegaskan bahwa komposisi makanan tetap diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.
MBG di Daerah Disambut Gembira
Salah seorang orangtua siswa penerima MBG di Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mengaku senang dengan adanya program ini. Meski awalnya anaknya tak suka, lama kelamaan dia gembira dengan adanya menu makan gratis bergizi ini.
Ibu bernama Miladiyah ini mengapresiasi penekanan BGN terhadap fresh food yang menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada konsumsi pangan segar, bukan olahan instan.
Kebijakan ini menurutnya menghubungkan kesehatan anak-anak dengan keberdayaan sumber daya lokal, di mana bahan makanan dari daerah masing-masing diberdayakan untuk menyusun menu yang lebih relevan secara budaya maupun ekonomi.
Selain itu, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG. Unit inilah yang menyusun menu harian dengan supervisi ahli gizi. Konsep berbasis lokal dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pangan dan membangun kedekatan dengan masyarakat.
Kritik terhadap menu MBG mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap kualitas makanan yang diberikan pada anak-anak sekolah. Di sisi lain, pernyataan resmi BGN menunjukkan bahwa program ini memiliki mekanisme terstruktur dalam menjamin kandungan gizi.
“Harapan kami semoga penyajian menu selingan ini mengurangi kualitas sebagaimana tujuan program, melainkan sebagai upaya variasi agar anak-anak tetap bersemangat mengonsumsi makanan bergizi,” kata Miladiyah.
Perdebatan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang bagaimana program nasional dapat beradaptasi dengan kebutuhan gizi sekaligus preferensi masyarakat. BGN menegaskan bahwa standar tetap dijaga, sementara inovasi di lapangan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan gizi.
Dengan dasar tersebut, menu MBG terus diarahkan pada penyediaan pangan sehat, bergizi, dan terjangkau bagi siswa.
Dadan menegaskan, keterlibatan ahli gizi dan pengutamaan potensi lokal menjadi pilar utama program ini. Kritik yang muncul, menurutnya, menjadi bagian dari dinamika yang memperkuat program agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
