Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, mengumumkan serangkaian kebijakan ekonomi strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka pada Senin (17/02/2024), Prabowo memaparkan langkah-langkah konkret yang akan diterapkan dalam kuartal pertama tahun 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Strategi Jangka Pendek untuk Meningkatkan Daya Beli
Dalam keterangannya, Presiden menyampaikan beberapa kebijakan utama yang diimplementasikan dalam waktu dekat mencakup kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari dan Maret 2025.
Dia juga menyampaikan nengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pekerja swasta pada bulan Maret 2025. Langkah-langkah ini menurutnya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi domestik.
Selain itu, Presiden juga mengumumkan berbagai stimulus ekonomi selama bulan Ramadan, seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik Lebaran, dan stabilitas harga pangan.
Kebijakan tersebut diharapkan dia tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi selama periode tinggi konsumsi.
Paket Stimulus Ekonomi dan Optimalisasi Program Sosial
Presiden Prabowo juga menyoroti berbagai paket stimulus ekonomi yang mencakup diskon tarif listrik, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta insentif pajak untuk kendaraan listrik dan industri padat karya. Upaya ini menurutnya dirancang untuk memperkuat sektor industri dan mendorong investasi dalam kendaraan listrik dan energi hijau.
Salah satu kebijakan unggulan yang ditekankan adalah optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak, serta mendorong ketahanan pangan nasional.
Selain itu, kata presiden, pemerintah juga akan mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung UMKM serta mempercepat realisasi panen padi, yang menurut Presiden mengalami peningkatan produksi secara signifikan.
Transformasi Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing
Dalam jangka panjang, Presiden Prabowo menekankan perlunya transformasi ekonomi guna meningkatkan daya saing nasional. Kebijakan yang mendukung transformasi ini meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Dana Investasi Nasional “Danantara” yang akan diluncurkan pada 24 Februari 2025.
Danantara, yang merupakan akronim dari “Daya Anagata Nusantara,” akan menjadi wadah konsolidasi kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh BUMN guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.
Selain itu, Presiden juga menyoroti kebijakan terkait Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta penyediaan kredit investasi untuk industri padat karya.
Salah satu inisiatif yang cukup menarik adalah pembentukan bank emas nasional, yang akan diresmikan pada 26 Februari 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya emas dalam negeri yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri.
Kebijakan Global dan Integrasi Ekonomi Internasional
Selain fokus pada kebijakan domestik, pemerintah juga aktif dalam mempercepat integrasi ekonomi global. Indonesia tengah mempercepat keanggotaan dalam BRICS serta menyelesaikan perjanjian Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Uni Eropa-CEPA, dan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurut Presiden Prabowo, perjanjian CEPA merupakan bentuk kerja sama perdagangan bebas yang bertujuan untuk menurunkan tarif dan mendorong ekspor nasional.
Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai strategi komprehensif yang menggabungkan stimulus jangka pendek untuk mendorong daya beli, reformasi jangka menengah dalam bentuk dukungan industri dan UMKM, serta strategi jangka panjang guna meningkatkan daya saing nasional.
Demikian pula implementasi program makan bergizi gratis, optimalisasi KUR, serta kebijakan insentif pajak dan investasi menunjukkan fokus pemerintah dalam membangun ekonomi inklusif.
Selain itu, inisiatif seperti pembentukan bank emas dan konsolidasi BUMN dalam Danantara merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional.
Di tingkat global, percepatan keanggotaan dalam BRICS dan penyelesaian perjanjian dagang CEPA menunjukkan upaya Indonesia untuk lebih terintegrasi dalam perdagangan internasional.
Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada efektivitas implementasi dan koordinasi antara berbagai sektor pemerintah dan swasta.
Dengan kebijakan yang tepat dan eksekusi yang optimal, kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
EDITORIAL
