NASIONAL.NEWS — Indonesia kembali menghadapi tantangan terkait keamanan pangan nasional setelah muncul dugaan pencemaran radionuklida Cesium-137 (Cs-137) pada ekspor udang beku dari Cikande, Banten.
Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam menangani isu ini, mengingat industri udang merupakan salah satu sektor strategis yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja dan menyumbang devisa penting bagi negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengklaim bahwa pemerintah telah mengumpulkan data dan informasi terkait sumber dugaan pencemaran di kawasan industri Cikande, khususnya pada fasilitas PT PMTI yang kini telah dilokalisir dan segera dilakukan dekontaminasi.
“Kami pastikan langkah ini dilakukan cepat dan hati-hati, sesuai standar internasional,” ujar Zulkifli Hasan, yang memimpin Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cs-137 dan Kesehatan pada Masyarakat Beresiko Terdampak.
Langkah cepat ini, menurut Zulhas, sekaligus memperlihatkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelangsungan sektor strategis yang menjadi kebanggaan nasional, sekaligus melindungi masyarakat dari potensi risiko radiasi.
Selain tindakan teknis, pemerintah juga melanjutkan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat yang berpotensi terdampak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap kesehatan publik.
Deteksi Paparan Cs-137
Investigasi awal mengungkap adanya sembilan kontainer asal Filipina yang terdeteksi paparan Cs-137 di pelabuhan Tanjung Priok. Kontainer tersebut segera dire-ekspor untuk mencegah risiko lebih lanjut.
Satgas menegaskan, kasus ini menunjukkan Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi isu serupa, melainkan menjadi bagian dari persoalan global yang memerlukan penanganan kolektif.
Pemerintah, lanjut Zulhas, juga merekomendasikan pengetatan regulasi impor barang terkait paparan radioaktif agar peristiwa serupa tidak terulang di masa depan.
Dalam menjaga kepercayaan pasar global, Satgas aktif melakukan komunikasi dengan lembaga internasional seperti International Atomic Energy Agency (IAEA), US Food and Drug Administration (FDA), US Customs and Border Protection (CBP), dan International Food Safety Authorities Network (INFOSAN).
“Diplomasi kami lakukan untuk memastikan penyelesaian isu ini adil, proporsional, dan tidak merugikan nelayan maupun pelaku usaha,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Pembentukan Satgas menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani isu ini secara menyeluruh, transparan, dan kredibel.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu memberikan solusi cepat sekaligus menjaga reputasi industri udang Indonesia di pasar internasional.
“Keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama. Kami hadir untuk melindungi nelayan, pekerja, dan pelaku usaha dari dampak isu ini,” tambah Zulkifli Hasan.
Melalui langkah-langkah investigasi, dekontaminasi, pemeriksaan kesehatan, dan diplomasi internasional, pemerintah menegaskan bahwa industri udang Indonesia tetap aman, sehat, dan kompetitif.
