NASIONAL.NEWS — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan anak dalam ekosistem industri gim nasional merupakan agenda strategis pemerintah. Ia menyampaikan hal ini dalam Forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect yang digelar di Bandung, Sabtu (5/7/2025).
Acara yang dihadiri oleh para pengembang gim perempuan dari berbagai daerah ini menjadi ruang strategis untuk mendorong partisipasi perempuan dalam teknologi serta memperkuat tata kelola digital nasional, khususnya dalam konteks perlindungan anak.
“Kita ingin industri gim di Indonesia terus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama, kami juga menerima banyak sekali keluhan dari para orang tua tentang konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak,” ujar Meutya.
Pemerintah Terbitkan PP Tunas
Sebagai langkah konkret, Meutya menyebutkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Regulasi ini jelas dia secara khusus mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik (PSE), termasuk pengembang dan penerbit gim, untuk menerapkan klasifikasi usia secara ketat terhadap seluruh konten digital yang mereka produksi dan edarkan.
“Kami tidak melarang gim, tetapi kami menunda akses konten kepada pengguna yang belum cukup usia. Ini bukan soal sensor, tapi soal tanggung jawab bersama dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat,” tegasnya.
Ia mencontohkan, gim dengan tingkat kekerasan atau adiktivitas tinggi hanya dapat diakses oleh pengguna berusia minimal 16 tahun dengan pendampingan orang tua, dan secara mandiri setelah usia 18 tahun.
Penegakan batas usia ini menurutnya menjadi instrumen penting dalam mencegah dampak negatif terhadap kesehatan mental dan perilaku anak.
Tegaskan Urgensi IGRS
Lebih jauh, Meutya menyoroti pentingnya sistem rating nasional, yaitu Indonesia Game Rating System (IGRS).
Dia menjelaskan, sistem ini telah dikembangkan sebagai panduan bagi orang tua, pemain, serta pelaku industri agar dapat mengenali konten sesuai usia dan tahapan perkembangan anak.
“IGRS bukan hanya alat bantu untuk orang tua, tapi juga pelindung bagi industri. Dengan menerapkan klasifikasi usia secara jujur, pengembang dan penerbit bisa menghindari risiko pelanggaran hukum,” jelas Meutya.
Menurutnya, tuntutan terhadap industri gim untuk menjalankan tanggung jawab sosial bukan hanya wacana domestik, tetapi bagian dari tren global yang tengah berkembang.
“Gerakan serupa berlangsung di banyak negara. Indonesia perlu bersiap dengan regulasi yang adil tapi tegas,” imbuhnya.
Dalam forum IWIG tersebut, Meutya juga menjajal langsung beberapa gim karya para pengembang perempuan. Ia menyampaikan apresiasinya atas kiprah para perempuan dalam menciptakan teknologi.
“Saya senang melihat semakin banyak perempuan hadir sebagai pembuat teknologi, bukan sekadar pengguna,” katanya.
