NASIONAL.NEWS — Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital kini telah diterapkan pada 199 kabupaten dan kota di Indonesia dengan layanan utama berupa izin tenaga kesehatan, jaminan sosial (jamsos) pensiun, dan pengaduan pelayanan publik. Penerapan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi digital pada sektor pelayanan publik.
Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, menjelaskan bahwa MPP Digital Nasional merupakan aplikasi terintegrasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan, dan keamanan kepada masyarakat.
“Kementerian PANRB melakukan piloting MPP Digital terhadap beberapa pemerintah daerah yang selama ini dianggap baik implementasinya. Tujuannya untuk menguji kelayakan dan sebagai bahan perbaikan terhadap versi terbaru MPP Digital,” kata Yanuar dalam keterangan persnya, Sabtu (29/08/2025).
Transformasi pelayanan publik melalui MPP Digital ini diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional.
Versi terbaru aplikasi MPP Digital telah menghadirkan sejumlah pembaruan teknologi, perluasan akses melalui website maupun mobile, serta dukungan terhadap digitalisasi MPP fisik. Fitur inklusif juga menjadi salah satu kebaruan yang ditawarkan dalam layanan ini.
Terintegrasi Satu Sehat SDMK
MPP Digital Nasional turut terintegrasi dengan portal Satu Sehat SDMK milik Kementerian Kesehatan.
Portal ini menghubungkan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia.
Fungsinya meliputi pencarian serta integrasi database, pembaruan data pribadi, keprofesian, pekerjaan, hingga layanan perizinan.
Pada tahap awal, layanan yang dapat diakses melalui integrasi ini adalah perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) Seumur Hidup bagi tenaga kesehatan.
Untuk mengoptimalkan penerapan sistem baru, Kementerian PANRB menggelar kegiatan piloting bagi 21 kabupaten dan kota.
Program ini mencakup pendampingan penggunaan aplikasi MPP Digital versi terbaru, peralihan dari sistem lama, serta uji coba mekanisme pengelolaan helpdesk.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menampung masukan dari masyarakat dan pengelola terkait perbaikan aplikasi.
Manfaat Dirasakan Pemda dan Masyarakat
Yanuar Ahmad menambahkan bahwa manfaat MPP Digital dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.
“Masyarakat atau pengguna cukup instal satu aplikasi untuk akses layanan Pemerintah Daerah. Kemudian meminimalisir proses upload data atau dokumen persyaratan dengan integrasi dan bagi pakai data,” katanya.
Sementara dari sisi pemerintah daerah, MPP Digital bermanfaat untuk penghematan anggaran pengembangan dan pemeliharaan aplikasi karena memanfaatkan aplikasi berbagi pakai.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa MPP Digital merupakan instrumen birokrasi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Prinsip dari pada MPP Digital adalah bagaimana mengintegrasikan layanan-layanan di dalam satu tempat agar lebih mudah diakses masyarakat,” kata Rini.
Pemerintah menargetkan kehadiran MPP Digital tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memastikan pelayanan publik semakin inklusif, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di era digital.
