JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas mekanisme pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden, sehari setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri tersebut pada Kamis (12/11/2026). Dalam video perpisahan yang dirilis pada hari yang sama, Gibran mengatakan keputusan itu melalui pergulatan batin yang berat. Ia juga menegaskan keputusan mundur tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
“Sejujurnya, duduk di kursi ini bukan sesuatu yang saya rancang, pikirkan, atau kejar,” kata Gibran dalam video tersebut, sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters pada Jumat (13/11/2026).
Sesuai ketentuan konstitusi, pengunduran diri Wakil Presiden tidak memicu pemilihan umum ulang. Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR, dan MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden yang baru.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon Wakil Presiden pengganti kepada Presiden Prabowo. Menurut AHY, proses pengisian jabatan Wapres diserahkan sepenuhnya sesuai mekanisme konstitusi.
Pengunduran diri Gibran mengakhiri masa jabatan yang baru berjalan sekitar dua tahun. Ia dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo pada 2024, setelah pasangan itu memenangi pemilihan presiden.
Sebelumnya, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran menjadi sorotan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 2 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran didasarkan pada bukti kehadiran, bukan bukti kelulusan setingkat SLTA. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabutnya secara resmi pada 12 November 2026.
Di DPR, sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi pada 11 November 2026 mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran. Usulan itu kini tidak lagi relevan setelah Gibran mengundurkan diri.
Rapat gabungan MPR hari ini diharapkan memperjelas tahapan dan jadwal pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden, termasuk tenggat waktu pengajuan nama oleh Presiden.
