NASIONAL.NEWS — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian baru-baru ini mengumumkan kebijakan strategis dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,9 triliun untuk mendorong hilirisasi komoditas perkebunan pangan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, menilai langkah program sektoral Kementan tersebut bagian integral dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.
Program yang berfokus pada peremajaan dan penanaman baru komoditas strategis ini dipandang Rasfiuddin sebagai sebuah kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas bagi pembangunan nasional.
“Kebijakan hilirisasi ini sebagai implementasi dari teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Rasfiuddin dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Menurutnya, hilirisasi di sektor pangan bukan hanya akan memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan bagi petani sebagai aktor utama di sektor ini.
Dengan target lahan seluas 800 ribu hektare dan proyeksi 1,6 juta lapangan kerja baru, Rasfiuddin menilai kebijakan ini menegaskan bahwa pertanian tetap menjadi lokomotif utama pembangunan nasional.
“Langkah Pak Amran ini sejalan dengan Nawacita yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin-poin yang menekankan pada peningkatan produktivitas rakyat, kedaulatan pangan, dan pemerataan pembangunan di desa,” tegasnya.
Dia memandang hilirisasi komoditas pangan menghubungkan kebijakan makro negara dengan kebutuhan mikro masyarakat desa, sehingga visi besar kemandirian bangsa menemukan bentuk konkret dalam keseharian petani.
Keberpihakan kepada Petani
Rasfiuddin lebih lanjut menekankan program hilirisasi pangan senilai triliunan ini adalah wujud nyata dari keberpihakan negara kepada petani. Dia melihat bahwa kebijakan ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka ruang-ruang baru bagi generasi muda untuk terlibat dalam pembangunan desa melalui sektor pertanian.
“Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan infrastruktur dan distribusi anggaran semata, tetapi harus disertai dengan partisipasi aktif masyarakat, termasuk generasi muda. Pemuda Hidayatullah menempatkan diri dalam kerangka tersebut, yakni sebagai bagian dari elemen bangsa yang siap mengawal, mendampingi, dan mengoptimalkan implementasi program ini agar benar-benar menyentuh petani kecil,” katanya.
Disamping itu, menurut Rasfiuddin, dari perspektif pembangunan wilayah, kebijakan ini dapat memperkecil kesenjangan antara desa dan kota. Selama ini, desa kerap identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan.
“Dengan hadirnya investasi besar-besaran di sektor perkebunan pangan, desa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan Nawacita yang berorientasi pada membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat daerah-daerah melalui ekonomi berbasis sumber daya lokal,” imbuh putra Kolaka Utara, Sultra ini.
Dari sudut pandang sosial, lanjutnya, manfaat program ini juga dapat dilihat pada terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat pedesaan.
Rasfiuddin menilai penciptaan jutaan lapangan kerja adalah peluang riil untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli, dan memperkuat stabilitas sosial-ekonomi. Hal ini, terangnya, penting dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan kebutuhan kerja yang terus meningkat.
“Dengan anggaran yang signifikan, target yang jelas, serta dukungan berbagai instrumen kebijakan, program ini berpotensi menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian pangan,” katanya.
Tantangan tentu ada, seperti faktor iklim dan efektivitas distribusi anggaran. Namun, lanjut Rasfiuddin, dengan kerja kolaboratif antara pemerintah, petani, dan elemen masyarakat sipil, optimisme untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat tetap terjaga.
Dia juga menekankan, jika dikelola dengan bersih, transparan, dan melibatkan partisipasi publik, kebijakan ini akan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan menuju kemandirian pangan.
