NASIONAL.NEWS — Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tambang ilegal di Indonesia dinilai bukan hanya sebagai kebijakan penegakan hukum, tetapi juga strategi ekonomi yang memberi sinyal kuat bagi dunia usaha global.
Pengamat yang juga Direktur Eksekutif Literatur Institut, Asran Siara, menyatakan bahwa kebijakan tersebut menandai keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi nasional berbasis disiplin dan kepastian hukum.
Langkah Presiden Prabowo dalam menertibkan tambang ilegal dinilai Asran menjadi babak baru dalam penguatan ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut, menurutnya, bukan hanya menegaskan supremasi hukum, tetapi juga membangun citra Indonesia sebagai negara yang berani menegakkan integritas di sektor strategis dan mengelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Asran, tindakan Presiden yang langsung menyaksikan penyerahan aset enam smelter dan barang rampasan negara kepada PT Timah Tbk di Pangkalpinang, Bangka Belitung, pada Senin (6/10/2025), menunjukkan arah baru tata kelola sumber daya alam di Indonesia.
“Langkah Presiden Prabowo tidak semata memperkuat aspek hukum dan pengawasan, melainkan juga menjadi sinyal kuat bagi investor global bahwa Indonesia sedang menata ulang fondasi ekonominya berdasarkan disiplin dan kepastian hukum,” ujar Asran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10/2025).
Integritas Ekosistem Mineral
Masih dalam keterangannya, Asran menilai, kebijakan tersebut mencerminkan upaya serius pemerintah untuk mengakhiri praktik pertambangan liar yang selama ini merugikan negara.
Ia menambahkan, tindakan Presiden ini menunjukkan keberanian dalam memulihkan integritas ekosistem mineral dan pertambangan nasional.
“Ini langkah strategis yang tidak hanya menutup celah praktik ilegal, tetapi juga menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya kembali ke rakyat,” katanya.
Ia juga menilai, tindakan Presiden Prabowo adalah pesan moral yang kuat kepada dunia bahwa Indonesia berkomitmen pada tata kelola yang bersih dan transparan.
“Keberanian Presiden menertibkan tambang ilegal adalah pesan jelas bagi dunia bahwa Indonesia berkomitmen pada tata kelola yang bersih. Investor global akan menaruh kepercayaan lebih besar kepada negara yang berani menegakkan aturan di sektor strategis,” lanjut Asran.
Nasionalisme Ekonomi
Lebih jauh, Asran menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan wujud nyata nasionalisme ekonomi yang berpihak pada kemakmuran rakyat.
Ia menilai, sumber daya alam seharusnya menjadi penopang utama kesejahteraan bangsa, bukan alat kepentingan segelintir kelompok.
“Kekayaan tambang adalah milik rakyat. Ketika Presiden turun langsung memastikan aset rampasan negara kembali ke BUMN, itu menegaskan kedaulatan ekonomi dan semangat keadilan sosial,” ujarnya.
Asran juga menyerukan agar kebijakan ini diikuti dengan pembenahan regulasi dan sistem pengawasan pertambangan. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan tambang ilegal hanya akan bertahan jika sistem pengawasan diperkuat dan aparat terkait bekerja secara transparan.
“Presiden Prabowo telah meletakkan pondasi penting. Selanjutnya, seluruh kementerian, lembaga, dan aparat pengawas harus memastikan tata kelola pertambangan semakin kuat, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tutupnya.
