JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Endang Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 Perpusnas merealisasikan anggaran sebesar 98,93 persen. Meski tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, pemangkasan anggaran yang terjadi pada tahun berikutnya berdampak langsung terhadap sejumlah program strategis, terutama penguatan literasi melalui distribusi buku ke berbagai wilayah di Indonesia.
Penjelasan tersebut disampaikan Endang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada Jumat (17/7/2026).
Ia menerangkan bahwa keterbatasan anggaran memaksa Perpusnas melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program prioritas yang selama ini berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
“Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu,” ujar Endang dalam RDP itu yang disiarkan melalui kanal YouTube TVR.
Menurutnya, salah satu program yang terdampak adalah bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, serta puskesmas di berbagai daerah.
Selama periode 2024 hingga 2025, setiap lokasi penerima memperoleh sekitar seribu eksemplar buku sebagai upaya memperkuat budaya membaca sekaligus memperluas pemerataan akses literasi hingga ke pelosok.
Program tersebut, lanjut Endang, mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat. Koleksi buku yang disalurkan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas membaca, pendidikan, serta pengembangan literasi di lingkungan setempat.
“Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif,” katanya.
Penjaga Memori Kolektif
Namun, Endang lebih jauh menjelaskan, distribusi buku tersebut tidak dapat dilanjutkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Endang menjelaskan, Perpusnas semula memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp721,6 miliar pada 2025. Setelah dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp132 miliar, dana yang dapat dimanfaatkan untuk operasional dan pelaksanaan program tersisa sekitar Rp589,5 miliar.
“Sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja. Lalu terealisasi anggaran sebesar Rp583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93 persen,” jelasnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, sejumlah anggota DPR menekankan pentingnya memperkuat posisi Perpustakaan Nasional sebagai pusat pengetahuan sekaligus penjaga memori kolektif bangsa melalui pengelolaan buku, arsip, dan berbagai dokumen sejarah.
Perpusnas dinilai memiliki fungsi strategis dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, memperkuat budaya literasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Konsep pembangunan Perpustakaan Nasional sendiri telah dirancang sejak dekade 1960-an sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Karena itu, keberadaan lembaga ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pengetahuan sekaligus memperkuat fondasi literasi bagi generasi masa depan.
