JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Pada Minggu (16/3/2025). Agenda utama rapat ini adalah percepatan hilirisasi nasional di sektor-sektor strategis, dengan fokus memastikan proyek-proyek tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dan memeratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah, bersama kementerian terkait, telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan; analisis menyeluruh diterapkan untuk memilah proyek-proyek yang memiliki potensi memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ujar Rosan usai rapat, yang menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak sekadar berorientasi pada output ekonomi, tetapi juga pada dampak sosial yang nyata.
Selain itu, Rosan menjelaskan bahwa parameter lain dalam penilaian proyek mencakup kontribusi terhadap pengurangan impor, peningkatan ekspor, dan penguatan daya saing industri nasional. Arahan Presiden Prabowo kata dia menegaskan agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap pengolahan awal, melainkan menjadi katalis bagi industrialisasi yang lebih luas.
“Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” tutur Rosan yang menegaskan pendekatan pemerintah ini menunjukkan visi jangka panjang untuk mentransformasi struktur ekonomi nasional melalui penguatan rantai nilai.
Hilirisasi juga dirancang agar tidak hanya berfokus pada skala makro, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi lokal seperti petani tambak, petani perkebunan, dan masyarakat sekitar.
Inklusivitas ini dipandang menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekonomi tersebar secara merata, sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas di tingkat akar rumput. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya menjadi alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan dimensi lain dari keseriusan pemerintah dalam agenda ini. Ia menyoroti bahwa rapat di hari Minggu merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mengawal program strategis.
“Ini adalah bentuk dari perhatian keseriusan Bapak Presiden dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya,” ungkap Bahlil.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menindaklanjuti implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas, dengan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.
“Bapak Presiden mengarahkan kepada kita agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” tambah Bahlil.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya distribusi investasi hilirisasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, menghindari konsentrasi di satu pulau saja. “Ini adalah bagian daripada instrumen untuk pertumbuhan ekonomi,” tutur Bahlil, menggarisbawahi bahwa pemerataan investasi menjadi prasyarat untuk mengurangi disparitas regional. Dengan pendekatan ini, hilirisasi tidak hanya menjadi motor ekonomi, tetapi juga alat untuk memperkuat kohesi nasional.
