NASIONAL.NEWS — Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi, termasuk Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH), menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah dalam forum silaturahim di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) malam.
Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro. Bagi mahasiswa, forum ini menjadi kesempatan untuk menegaskan kritik sekaligus mendesak langkah nyata pemerintah.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar membuka ruang dialog tanpa tindak lanjut konkret.
Salah satu poin utama yang disuarakan adalah desakan agar pemerintah segera membentuk tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pelaku makar yang menciderai demokrasi.
“Kami mendesak pemerintah membentuk tim investigasi independen guna mengusut tuntas dugaan pelaku makar. Jangan sampai isu serius ini dibiarkan berlarut dan hanya jadi konsumsi politik,” tegas Rizki dalam keterangannya.
Tekankan Supremasi Sipil
Selain itu, PP GMH juga menekankan pentingnya supremasi sipil, di mana aparat negara harus tunduk pada konstitusi dan kepemimpinan sipil.
“Reformasi menegaskan supremasi sipil. Aparat negara harus tunduk pada aturan hukum dan kontrol sipil, bukan bertindak seolah kebal dari hukum,” ujar Rizki.
Dalam forum itu, mahasiswa juga menyoroti isu perlindungan terhadap aktivis, arah kebijakan pendidikan tinggi, serta keterbukaan pemerintah dalam menghadapi krisis sosial-ekonomi.
Rizki menegaskan, mahasiswa tidak akan berhenti mengawal aspirasi hanya karena adanya forum pertemuan di Istana.
“Aspirasi mahasiswa tidak selesai malam ini. Kami akan terus mengawal agar janji dan komitmen pemerintah benar-benar dijalankan, khususnya terkait kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” tandasnya.
Meski Presiden Prabowo tidak hadir karena menghadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal, mahasiswa menekankan bahwa substansi aspirasi harus segera ditindaklanjuti oleh Presiden dan jajarannya.
Pertemuan di Istana ini dipandang sebagai awal dari komunikasi yang lebih tegas antara mahasiswa dan pemerintah, dengan catatan bahwa keberlanjutan dialog hanya bermakna jika dibarengi langkah nyata untuk menjaga demokrasi, hak rakyat, dan supremasi sipil.
