JAKARTA – Tokoh pendakwah, Haikal Hassan Baras, yang kerap disapa Babeh Haikal, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Selasa (22/10/2022). Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, turut disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara.
Haikal Hassan tidak bekerja sendirian dalam peran strategis ini, dia didampingi oleh Afriansyah Ferry Noor, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang menjabat sebagai Wakil Kepala BPJPH.
BPJPH, sebagai unit eselon I termuda di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, memainkan peran penting dalam memastikan sertifikasi halal bagi produk-produk yang beredar di masyarakat.
Tugas Haikal ini dianggap sangat relevan di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal, tidak hanya di kalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, tetapi juga dalam konteks perdagangan internasional.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi halal di seluruh Indonesia.
Pelantikan Haikal Hassan sebagai Kepala BPJPH membawa harapan baru bagi lembaga tersebut dalam memperkuat sistem jaminan produk halal di Indonesia. Sebagai seorang dai yang memiliki basis pengikut yang luas, Haikal diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produk yang beredar.
Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kebutuhan bagi umat Islam, tetapi juga sebagai salah satu syarat penting dalam perdagangan global, mengingat tingginya permintaan terhadap produk halal di pasar internasional.
Dengan adanya BPJPH, Indonesia memiliki badan yang diharapkan bisa menjadi pionir dalam industri halal di dunia. Namun, tugas ini tentu tidak mudah. Tantangan dalam memperluas cakupan sertifikasi halal, meningkatkan efisiensi proses, dan menjaga kepercayaan publik terhadap kehalalan produk menjadi agenda penting yang perlu diatasi oleh kepemimpinan baru di BPJPH.
Gaji dan Tunjangan Pejabat BPJPH
Meskipun gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh Haikal Hassan sebagai Kepala BPJPH belum disebutkan secara spesifik, posisinya sebagai pejabat eselon I memberikan gambaran mengenai estimasi pendapatan yang dapat diterima.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok eselon I atau golongan IV/e berada di kisaran Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200 per bulan. Selain itu, pejabat eselon I biasanya menerima tunjangan kinerja yang signifikan, yang pada tingkatan tertinggi bisa mencapai Rp117.375.000 per bulan.
Dengan struktur gaji dan tunjangan ini, posisi Kepala BPJPH tergolong prestisius, terutama jika dilihat dari tanggung jawab strategis yang diemban dalam mengelola jaminan halal yang berimplikasi pada sektor ekonomi, industri, serta kepercayaan masyarakat.
Profil Haikal Hassan dan Tantangan Pimpin BPJPH
Haikal Hassan Baras adalah seorang pendakwah yang telah lama dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Selain kiprahnya sebagai dai, Haikal juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, yang membuat namanya semakin dikenal luas.
Pendekatannya dalam berdakwah, yang sering kali menggunakan bahasa yang lugas dan populis, telah menarik perhatian banyak orang. Namun, perjalanan Haikal Hassan tidak lepas dari sejumlah kontroversi.
Haikal juga pernah beberapa kali membuat pernyataan kontroversial, terutama di media sosial, yang dianggap sebagian kalangan sebagai bentuk provokasi dan sikap inkonsistensi sekaligus. Meski demikian, bagi para pendukungnya, Haikal dipandang sebagai sosok yang tegas dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam, serta berani berbicara lantang dalam menghadapi isu-isu yang dianggap merugikan umat Islam di Indonesia.
Keterlibatan Haikal dalam dunia politik semakin kuat setelah ia menjadi pendukung militan pasangan Prabowo – Gibran pada Pilpres 2024 lalu.
Penunjukan Haikal Hassan sebagai Kepala BPJPH ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi pemerintah dalam mengelola industri halal di Indonesia, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang dikenal memiliki kedekatan dengan umat Islam.
Dengan profil yang demikian, Haikal Hassan dihadapkan pada tanggung jawab besar di BPJPH, lembaga yang memiliki peran strategis di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk halal di Indonesia.
Tantangan yang ia hadapi ke depan bukan hanya dalam hal mengelola birokrasi, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal yang dikelola oleh negara. (kas/nas)
