NASIONAL.NEWS — Pengelolaan air asam tambang menjadi salah satu isu penting dalam keberlanjutan sektor pertambangan nasional. Teknologi lahan basah buatan kini dinilai sebagai solusi yang lebih efisien dibanding metode kapur aktif yang selama ini banyak digunakan.
Berbeda dengan metode lama yang mahal dan masih bergantung pada tenaga manusia, sistem lahan basah buatan hadir dengan efektivitas tinggi serta legitimasi regulatif melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2022.
Kepala Pusat Studi Reklamasi Tambang (Reklatam) IPB University, Dr Irdika Mansur, menegaskan pentingnya inovasi ini dalam seminar nasional yang digelar pada rangkaian Hari Pertambangan dan Energi serta Dies Natalis ke-62 IPB University.
Kegiatan bertajuk Seminar Nasional dan Gelar Teknologi Reklamasi Tambang 2025 berlangsung pada 9–12 September di IPB International Convention Center, Bogor.
“Pengelolaan air limbah sangat penting agar kolam bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk perikanan,” ujar Dr Irdika.
Kegiatan akademik dan pameran teknologi ini meneguhkan peran lembaga pendidikan tinggi sebagai motor inovasi dalam mendukung pertambangan nasional yang berkelanjutan
Identifikasi Jenis Tanaman
Irdika menambahkan perlunya identifikasi jenis tanaman penyerap logam berat serta penggunaan bahan organik lokal sebagai penunjang keberhasilan teknologi tersebut.
Dengan hadirnya teknologi pengelolaan air asam tambang berbasis lahan basah buatan, arah reklamasi dinilai tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekosistem, tetapi juga pada pemanfaatan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Seminar ini menjadi ruang apresiasi terhadap kemajuan implementasi reklamasi tambang di Indonesia, sekaligus sarana diseminasi teknologi perguruan tinggi kepada publik.
“Acara ini sebagai upaya mendiseminasikan teknologi perguruan tinggi yang mendukung keberhasilan reklamasi lahan bekas tambang,” kata Irdika.
Keberlanjutan Pengelolaan Bekas Lahan Tambang
Selain seminar, kegiatan juga menghadirkan pameran riset, inovasi, dan teknologi yang dikembangkan IPB University bersama mitra industri.
Tujuannya adalah menunjang keberlanjutan pengelolaan lahan bekas tambang sekaligus mendorong pemanfaatannya secara produktif.
Dari sisi pemerintah, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Dr Lana Saria, menekankan panjangnya proses sektor tambang yang sudah diatur sejak tahap perencanaan hingga reklamasi.
Lana menyoroti peran publik dalam memastikan akuntabilitas.
“Reklamasi bukan sekadar kewajiban, tetapi harus diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan memulihkan keanekaragaman hayati,” jelasnya.
Wakil Rektor IPB University bidang Konektivitas Global, Kerjasama, dan Alumni, Prof Iskandar Z Siregar, menyampaikan pandangannya bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang diskusi, melainkan media pertukaran pengalaman antara peneliti dan praktisi.
“Seminar ini mendorong terciptanya living laboratory dan indikator keberhasilan reklamasi yang bisa diadaptasi di berbagai lokasi tambang,” ungkap Prof Iskandar.
Mitigasi Perubahan Iklim
Sementara itu, Kepala Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim IPB University, Prof Rizaldi Boer, mengingatkan bahwa sektor reklamasi tambang juga berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim.
Rizaldi mengusulkan penyusunan peta jalan menuju tambang hijau 2050.
“Penting untuk merumuskan roadmap yang mengintegrasikan reklamasi tambang dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca,” katanya.
Gelar Teknologi Reklamasi Tambang IPB University ini sekaligus memperkuat kolaborasi akademisi, pemerintah, dan industri.
Momentum tersebut ditegaskan melalui penandatanganan kerja sama strategis antara Pusat Studi Reklatam IPB University dengan mitra industri seperti PT Berau Coal, PT Solusi Bangun Indonesia, dan PT Sucofindo.
