NASIONAL.NEWS — Wakil Menteri (Wamen) Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, mengatakan bahwa pemerintah siap menjalin kerja sama dengan Persatuan Ummat Islam (PUI) dalam memperkuat advokasi masyarakat.
Pria yang karib disapa Eddy Hiariej ini menilai langkah PUI yang serius menggarap isu hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Wamen Eddy Hiariej mengapresiasi inisiatif PUI yang tidak hanya bergerak di bidang pendidikan dan sosial, tetapi juga berkomitmen dalam advokasi hukum dan HAM.
“Pemerintah terbuka untuk berkolaborasi, termasuk melalui program pelatihan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), agar perlindungan hukum dapat dirasakan secara merata di semua lapisan masyarakat,” ujar Eddy Hiariej dalam audiensi bersama PUI di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Audiensi ini dihadiri jajaran pimpinan Dewan Pengurus Pusat PUI, di antaranya Ketua Umum Raizal Arifin, Wakil Ketua Umum Maman Abdurrahman, Sekretaris Jenderal Kana Kurniawan, serta Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PUI, Etza Imelda Fitri. Pertemuan berlangsung hangat dan difokuskan pada penguatan kolaborasi strategis dalam advokasi hak-hak masyarakat.
Peran Tokoh PUI untuk Negeri
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PUI, Raizal Arifin, memperkenalkan kiprah organisasinya sebagai salah satu ormas Islam tertua yang lahir sebelum Indonesia merdeka.
Ia menekankan peran PUI dalam sejarah bangsa melalui tokoh-tokohnya, yakni KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, dan Mr. R. Samsudin, yang turut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
“Sejak berdiri, PUI selalu berkontribusi bagi bangsa. Sebagai civil society, kami ingin memperkuat peran dalam advokasi hak-hak masyarakat. Sinergi dengan Kementerian Hukum menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan dapat dirasakan luas oleh umat,” ungkap Raizal.
Sekretaris Jenderal DPP PUI, Kana Kurniawan, menambahkan bahwa organisasi ini memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah, madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Hal itu membuat PUI bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin memperkuat peran PUI dalam advokasi hukum. Melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum, PUI siap menghadirkan program pelatihan paralegal, edukasi hukum, hingga penguatan kesadaran HAM. Ini menjadi kontribusi nyata untuk membangun masyarakat yang berdaya dan bermartabat,” jelas Kana.
Ketua LBH PUI, Etza Imelda Fitri, juga menekankan urgensi akses hukum bagi kelompok masyarakat kecil. Ia menyoroti banyaknya kasus yang dialami warga, mulai dari sengketa tanah, persoalan perburuhan, kasus anak, hingga perkara keluarga.
“Melalui LBH PUI, kami berkomitmen memberikan bantuan hukum yang terjangkau, humanis, dan berpihak pada keadilan. Sinergi dengan Kemenkumham akan semakin memperkuat langkah ini agar hak masyarakat terlindungi,” ujar Etza.
Pertemuan tersebut menandai awal penguatan sinergi antara PUI dan pemerintah. Kedua pihak bersepakat untuk merancang program-program konkret dalam pemberdayaan hukum masyarakat.
Kolaborasi ini dipandang sebagai kemitraan strategis yang tidak sekadar formalitas, melainkan langkah nyata menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
