Oleh Muhammad Isnaeni*
HARI Pahlawan, 10 November 2026, seharusnya menjadi momentum untuk merenungkan kembali makna kepemimpinan dan keberanian membela kebenaran. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, hari ini Indonesia menghadapi ujian berbeda.
Ujian hari ini adalah memastikan kekuasaan tidak melampaui hukum dan institusi negara tidak menjadi instrumen kepentingan segelintir orang. Dalam konteks itu, Presiden Prabowo Subianto menghadapi dua persoalan besar yang membutuhkan penyelesaian transparan dan berlandaskan konstitusi.
Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan dokumen yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Putusan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pendidikan. Ia menguji konsistensi negara dalam menerapkan kepastian hukum, transparansi, dan kesetaraan di hadapan hukum. Pemerintah perlu memastikan tindak lanjut administratif sesuai amar putusan, sekaligus membenahi sistem verifikasi dokumen pejabat publik. Prinsipnya sederhana: tidak boleh ada pengecualian hukum karena kedekatan dengan kekuasaan.
Kedua, perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka pada 3 November 2026.
Penyidik menduga penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, dan pengusaha.
Status tersangka tentu bukan putusan bersalah. Namun, perkara ini menuntut pengungkapan menyeluruh mengenai kewenangan, prosedur, rantai komando, serta dugaan penghapusan data elektronik.
Presiden tidak perlu mencampuri kewenangan lembaga peradilan maupun penyidikan. Yang dibutuhkan ialah memastikan independensi penegakan hukum, keterbukaan informasi, dan pengawasan terhadap penggunaan instrumen penyadapan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan teknologi intersepsi agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Pak Presiden, kepemimpinan nasional tidak hanya diuji melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, atau program kesejahteraan. Kepemimpinan juga diuji ketika hukum menyentuh lingkaran kekuasaan sendiri. Dua perkara ini menghadirkan pesan yang sama, bahwa, negara harus berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan pejabatnya.
Jadilah pahlawan melalui keteguhan menjaga konstitusi, menghormati putusan pengadilan, dan memastikan setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan diperiksa tanpa perlakuan istimewa. Sebab warisan terbesar seorang pemimpin adalah institusi negara yang bersih, kuat, dan dipercaya rakyat.[]
*) Muhammad Isnaeni, penulis Direktur Kajian Analisis Lokal untuk Cita-cita Ekonomi dan Peradaban (Kalcer)
