JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Surat itu dikirim pada Jumat (13/11/2026), hari yang sama dengan rapat gabungan pimpinan MPR.
Dalam rapat gabungan itu, MPR menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti digelar pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Sidang paripurna tersebut akan memuat tiga agenda sekaligus dalam satu hari: pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers seusai rapat gabungan. “Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Muzani.
Tenggat Pengiriman Dua Nama Calon
Berdasarkan Undang-Undang MD3, Presiden harus menyerahkan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan paripurna digelar 2 Desember, dua nama itu praktis harus sudah berada di tangan MPR pada 18 November agar sempat diverifikasi sebelum dipilih.
MPR juga membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan hingga pengangkatan wakil presiden terpilih.
Mekanisme Pemilihan di Sidang Paripurna
Mekanisme pengisian kursi wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945: MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi — menurut hitungan Muzani, batas itu jatuh pada 10 Januari 2027. Dengan jadwal 2 Desember, proses pengisian kursi wakil presiden selesai sekitar satu bulan lebih cepat dari batas maksimal.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Sampai rapat gabungan digelar Jumat, belum ada nama calon yang diumumkan secara resmi oleh Presiden maupun MPR.
Target pelantikan pada Senin, 16 November 2026, yang sempat disampaikan Muzani sehari sebelumnya, kini tergantikan oleh jadwal 2 Desember.
Hitung-hitungan tenggatnya ketat. Surat MPR ke Presiden dikirim Jumat 13 November, dan dua nama calon harus sudah berada di tangan MPR pada 18 November — hanya lima hari setelah surat dikirim. Setelah itu, tim verifikasi MPR memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon sebelum sidang paripurna digelar 2 Desember, sembilan belas hari setelah surat dikirim. Bila semua berjalan sesuai jadwal, kursi wakil presiden yang kosong sejak 12 November akan terisi dalam waktu dua puluh hari.
Tim verifikasi bertugas memastikan kedua nama yang diajukan Presiden memenuhi seluruh persyaratan yang diatur undang-undang, termasuk kelengkapan dokumen pencalonan. Sementara itu, tim ad hoc mempersiapkan teknis pelaksanaan sidang paripurna — mulai dari tata tertib pemilihan hingga prosesi pelantikan dan pengesahan. Kedua tim bekerja paralel agar sidang 2 Desember dapat memuat tiga agenda sekaligus dalam satu hari: pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden terpilih.
Dalam sidang paripurna nanti, anggota MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang mewajibkan MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden bila kursi wakil presiden kosong. Calon yang terpilih langsung dilantik dan disahkan pada hari yang sama, sehingga tidak ada jeda antara pemilihan dan pelantikan.
Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis 12 November. Sejak saat itu, jabatan wakil presiden tidak terisi, dan konstitusi memberi waktu paling lama 60 hari untuk mengisinya — yang menurut hitungan Muzani jatuh pada 10 Januari 2027. Dengan jadwal paripurna 2 Desember, prosesnya selesai jauh sebelum batas itu, dan pemerintahan kembali lengkap sebelum pergantian tahun.
