JAKARTA — Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 mulai dicairkan secara bertahap pada November 2026. Tahap ini merupakan alokasi Oktober–Desember 2026, dan pencairannya tidak dilakukan serentak pada satu tanggal nasional, melainkan masuk bertahap per daerah dan per penerima.
BPNT disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan, atau Rp600.000 per tahap, melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di bank Himbara — BRI, BNI, Mandiri, dan BSI — atau melalui PT Pos Indonesia. PKH disalurkan dengan besaran yang berbeda-beda sesuai komponen keluarga penerima.
Penerima dapat mengecek status kepesertaannya melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan mengisi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan nama sesuai KTP, atau melalui aplikasi Cek Bansos. Laman tersebut hanya menampilkan status kepesertaan, bukan saldo atau tanggal pencairan.
Kementerian Sosial juga telah meluncurkan layanan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) mulai 10 November 2026. Per 23 Oktober 2026, sudah 13,2 juta keluarga terdaftar di layanan tersebut. Terdaftar di Perlinsos Digital tidak otomatis berarti menjadi penerima bantuan.
Kemensos mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bansos. Pengecekan hanya dilakukan melalui situs resmi berakhiran go.id atau aplikasi resmi, dan layanan ini gratis. Masyarakat diminta tidak memberikan NIK, kode OTP, atau PIN kepada pihak yang mengaku petugas.
Besaran PKH berbeda-beda sesuai komponen keluarga penerima. Ibu hamil atau nifas dan anak usia dini 0–6 tahun masing-masing menerima Rp750.000 per tahap. Anak sekolah menerima Rp225.000 per tahap untuk SD, Rp375.000 untuk SMP, dan Rp500.000 untuk SMA atau sederajat. Lansia berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat masing-masing menerima Rp600.000 per tahap. Dalam satu Kartu Keluarga, bantuan PKH dibatasi maksimal untuk empat orang komponen.
PKH adalah bantuan bersyarat. Keluarga penerima harus memenuhi kewajiban sesuai komponennya, antara lain pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan untuk ibu hamil, penimbangan di Posyandu dan imunisasi lengkap untuk anak usia dini, serta kehadiran minimal 85 persen di sekolah untuk anak usia sekolah. Penerima ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu tahun anggaran, PKH dan BPNT disalurkan dalam empat tahap: tahap 1 Januari–Maret, tahap 2 April–Juni, tahap 3 Juli–September, dan tahap 4 Oktober–Desember. Tahap 4 ini merupakan periode pencairan terakhir pada 2026. Dalam setahun, ibu hamil menerima total Rp3.000.000, anak SD Rp900.000, SMP Rp1.500.000, SMA Rp2.000.000, sedangkan lansia dan penyandang disabilitas berat Rp2.400.000.
Warga yang merasa berhak tetapi belum terdaftar sebagai penerima dapat mengecek statusnya melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dan melapor ke Dinas Sosial setempat bila data kepesertaannya tidak sesuai. Data penerima dapat berubah pada setiap triwulan, karena penetapan penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala. Karena itu, penerima disarankan mengecek status kepesertaannya secara rutin, bukan hanya saat pencairan berlangsung.
Pencairan tahap 4 dilakukan bertahap karena penyaluran mengikuti jadwal masing-masing bank penyalur dan PT Pos di setiap daerah. Penerima yang dananya sudah masuk akan menerima pemberitahuan melalui pendamping sosial atau dapat mengecek saldo di ATM dan agen bank Himbara. Bila dana belum masuk, penerima diminta menunggu jadwal pencairan di daerahnya dan tidak perlu datang berbondong-bondong ke bank atau kantor pos pada hari yang sama.
Penerima yang sudah terdaftar pada tahap sebelumnya tidak perlu mendaftar ulang untuk tahap 4, selama data kepesertaannya masih tercatat aktif.
