
JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu, 25 November 2026.
Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul seusai rapat perdana Panitia Ad Hoc pengisian jabatan Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). “Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November,” kata Bambang Pacul, dikutip Bloomberg Technoz.
Penyerahan dua nama itu akan diterima langsung oleh pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan majelis. Kabar yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Markus Mekeng, Rabu (18/11/2026). “Tanggal 25 (November) Pak Presiden akan datang ke sini untuk menyerahkan dua nama,” ujar Mekeng di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dengan demikian, teka-teki mengenai siapa yang akan diajukan Presiden untuk mengisi kursi wakil presiden akan terjawab pekan depan. Hingga kini, belum ada nama resmi yang diumumkan ke publik.
Sidang Paripurna Digelar 9 Desember
Sidang paripurna MPR untuk memilih, mengesahkan, dan melantik wakil presiden terpilih dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal tersebut diundur satu pekan dari rencana semula, 2 Desember 2026, atas usulan Presiden melalui surat presiden karena padatnya agenda kenegaraan.
Keputusan pengunduran itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). “Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” kata Muzani.
Perubahan jadwal sidang turut menggeser tenggat penyerahan nama. Semula Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama paling lambat 18 November 2026. Karena sidang diundur, batas akhir penyerahan menjadi 25 November 2026 — tepat 14 hari sebelum sidang paripurna, sesuai ketentuan konstitusi.
Bambang Pacul menambahkan, seluruh mekanisme pemilihan dan pelantikan ditargetkan rampung paling lambat 8 Desember 2026, atau sehari sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Dua Nama, Bukan Satu
Muzani menegaskan, Presiden wajib mengajukan dua nama calon wakil presiden, bukan hanya satu kandidat. Ketentuan itu berlaku agar MPR memiliki pilihan dalam sidang paripurna.
“Ada 22 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon wapres yang diusulkan Prabowo,” kata Muzani, sebagaimana dilaporkan detikcom. Persyaratan tersebut mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi calon wakil presiden.
Panitia Ad Hoc MPR juga mulai membahas masukan publik mengenai proses pengisian jabatan wakil presiden, termasuk masukan dari Mahfud MD terkait jadwal pelantikan. Pembahasan itu dijadwalkan berlangsung dalam rapat-rapat panitia ad hoc pekan ini.
MPR selanjutnya akan menjalankan tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku. Penyerahan dua nama calon menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden dilaksanakan.
Golkar Serahkan Keputusan ke Presiden
Partai Golkar memastikan tidak akan mengajukan nama kadernya untuk mengisi kursi wakil presiden. Hal itu disampaikan Mekeng saat ditanya soal perkembangan usulan dua nama cawapres tersebut.
“Enggak ada, enggak ada. Presiden aja yang memutuskan. Siapa yang (dipilih) karena itu kan tim, jadi dia yang mutuskan siapa yang dia mau,” ujar Mekeng.
Dengan sikap itu, Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai dua nama calon kepada Presiden Prabowo. Presiden sendiri membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Baca juga: MPR Undur Sidang Paripurna Wapres ke 9 Desember | Hasil KTT APEC: Deklarasi Shenzhen Disepakati








