
JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dari Rabu, 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR pada Senin, 16 November 2026, setelah MPR menerima surat Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama pukul 11.10 WIB.
Dalam keputusan yang sama, MPR menetapkan tenggat waktu terakhir bagi Presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden, yakni Rabu, 25 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan, “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026.”
Dari 2 Desember ke 9 Desember
Sebelumnya, rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026 menetapkan sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Rapat gabungan Senin, 16 November 2026 mengubah jadwal itu ke 9 Desember 2026, setelah MPR menerima surat Presiden pada Senin pukul 11.10 WIB.
Perubahan jadwal ini berkaitan dengan tahapan pengisian kursi wakil presiden yang kosong sejak Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri pada Kamis, 12 November 2026. Pengunduran diri itu diterima Presiden Prabowo Subianto.
Kursi wakil presiden yang kosong harus diisi melalui mekanisme yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. MPR menunggu dua nama dari Presiden, bukan satu, sesuai ketentuan yang ditegaskan Ketua MPR Ahmad Muzani. Dua nama itu selanjutnya diverifikasi sebelum dipilih dalam sidang paripurna.
Tim Verifikasi 36 Orang dan 22 Syarat
Untuk memeriksa berkas calon, MPR membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim itu diketuai Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Fraksi Gerindra MPR, dengan Lestari Moerdijat sebagai koordinator.
Verifikasi berkas calon dijadwalkan berlangsung pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Ada 22 persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon wakil presiden, dan tim verifikasi bertugas memastikan seluruh persyaratan itu terpenuhi sebelum sidang paripurna digelar.
Habiburokhman menyebut 19 November sebagai waktu yang diharapkan Presiden menyerahkan nama calon. Pernyataan itu merupakan harapan, bukan tenggat resmi. Tenggat resmi penyerahan dua nama tetap Rabu, 25 November 2026, sebagaimana disepakati dalam rapat gabungan MPR.
Dua Nama, Bukan Satu
MPR menegaskan bahwa Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Ketentuan dua nama itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi dasar bagi MPR untuk melakukan verifikasi sebelum memilih satu nama dalam sidang paripurna.
Hingga Senin, 16 November 2026, belum ada nama calon wakil presiden yang diumumkan secara resmi. Nama-nama yang beredar di ruang publik masih berupa spekulasi dan belum dapat ditulis sebagai kandidat, karena keputusan berada di tangan Presiden dan proses verifikasi belum dimulai.
Dalam sidang paripurna 9 Desember itu, MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden, lalu melantik wakil presiden terpilih dalam sidang yang sama. Mekanisme pemilihan dan pelantikan dalam satu sidang paripurna menjadi penutup dari tahapan pengisian kursi wakil presiden yang dimulai sejak pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Dengan jadwal baru ini, tahapan pengisian kursi wakil presiden kini bergerak menuju 25 November sebagai batas penyerahan nama, lalu verifikasi berkas hingga 8 Desember, dan sidang paripurna pemilihan serta pelantikan pada 9 Desember 2026. Tahapan pengisian kursi wapres sampai sidang paripurna sebelumnya telah disurati MPR kepada Presiden Prabowo.
Di luar agenda MPR, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 disalurkan secara bertahap, dan penerimanya dapat dicek lewat NIK.
Baca juga: MPR Sudah Surati Prabowo, Ini Tahapan Pengisian Kursi Wapres sampai Sidang Paripurna








