JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menegaskan bahwa El Niño bukan sekadar fenomena cuaca musiman, melainkan tantangan pembangunan nasional yang berdampak luas pada berbagai sektor.
Karena itu, ditegaskan Faisal, informasi iklim harus menjadi pijakan utama dalam setiap pengambilan kebijakan agar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum risiko berkembang menjadi bencana.
Pernyataan tersebut disampaikan Faisal saat membuka Dialog Nasional bertajuk “Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Niño Kuat” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Forum koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan itu digelar dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi El Niño yang diperkirakan semakin menguat.
“El Niño merupakan tantangan yang berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional. Membangun ketahanan menghadapi El Niño memerlukan kesiapsiagaan lintas sektor yang didukung oleh informasi iklim yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Faisal.
BMKG mencatat fenomena El Niño saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Kondisi tersebut diperkirakan memperpanjang musim kemarau, terutama pada Agustus hingga September, sehingga berisiko memicu kekeringan, menurunnya ketersediaan air bersih, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, hingga memengaruhi sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG telah menyampaikan prediksi El Niño sejak Maret 2026 agar seluruh pemangku kepentingan memiliki waktu yang memadai untuk menyiapkan langkah mitigasi.
Menurut Faisal, lembaganya terus memperkuat pendekatan From Early Warning to Early Action dengan memastikan setiap informasi iklim dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
“Informasi iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata sehingga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat melakukan langkah antisipatif sebelum dampak terjadi,” ujar Faisal.
Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional
Lebih lanjut Faisal mengungkapkan, penguatan tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan, mulai dari prediksi El Niño-Southern Oscillation (ENSO), prakiraan musim dan curah hujan, analisis dampak sektoral, sistem peringatan dini kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, layanan informasi iklim berbasis sektor, hingga dukungan Operasi Modifikasi Cuaca.
BMKG juga terus mengembangkan layanan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, kesehatan, energi, dan penanggulangan karhutla sehingga informasi iklim tidak berhenti sebagai data ilmiah, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan yang melindungi masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya menjadikan perubahan iklim sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.
Menurutnya, respons terhadap El Niño harus bergeser dari pendekatan reaktif menuju aksi dini yang terpadu, terukur, dan berbasis analisis iklim.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan informasi yang akurat, pemerintah berharap risiko terhadap ketahanan pangan, sumber daya air, energi, serta keberlanjutan pembangunan nasional dapat ditekan secara lebih efektif.
