KASUS dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Baru baru ini Polri mengumumkan bahwa perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Penyadapan ini sesungguhnya bukan lagi semata-mata sebagai pelanggaran privasi atau penyalahgunaan teknologi pengawasan, melainkan juga sebagai dugaan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban ketatanegaraan. Negara berkepentingan mengungkap seluruh rangkaian peristiwa tersebut secara transparan, profesional, dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.
Dalam perkara pokok penyadapan, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penyidik mendalami dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan alat bukti elektronik. Hari ini, Rabu (18/11/2026), Polri juga mengonfirmasi bahwa Eko Hadi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sedangkan pemeriksaan terhadap Brigjen TK masih berlangsung.
Namun, terdapat satu batas hukum yang harus dipahami publik. Peningkatan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan tidak berarti telah ada tersangka makar atau bahwa unsur pidananya sudah terbukti. Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa belum ada tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih memeriksa saksi dan menganalisis perangkat elektronik yang diamankan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa keterkaitan antara penyadapan dan dugaan makar masih didalami. Dengan demikian, penyebutan makar harus tetap ditempatkan sebagai dugaan sampai pembuktian hukum terpenuhi.
Persoalan berikutnya adalah putusan etik PTDH terhadap personel yang dinyatakan melakukan pelanggaran. Ahrie Sonta dan Eko Hadi sama-sama menggunakan hak banding atas putusan pemecatan. Sikap tersebut memang dapat menimbulkan pertanyaan publik, tetapi secara hukum pengajuan banding merupakan hak prosedural anggota Polri berdasarkan mekanisme Kode Etik Profesi Polri.
Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengatur mekanisme pemeriksaan dan banding, dengan memperhatikan perubahan melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Karena itu, banding tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai pembebasan, penghapusan pelanggaran, ataupun berakhirnya pertanggungjawaban pidana. Putusan etik dan proses pidana merupakan dua jalur hukum berbeda. Bahkan, apabila putusan PTDH dikuatkan, proses pidana tetap harus berjalan sesuai ketentuan.
Di sinilah ketegasan pemerintahan Prabowo dan profesionalitas institusi penegak hukum diuji. Presiden perlu memastikan bahwa pengungkapan perkara tidak berhenti pada pelaksana teknis. Penyidik harus menelusuri siapa yang memberikan perintah, siapa yang menerima hasil penyadapan, bagaimana rantai komando berlangsung, apakah terdapat kepentingan tertentu, dan apakah ada pihak lain yang mengetahui atau memfasilitasi tindakan tersebut.
Namun, seluruh pertanyaan itu harus dijawab melalui bukti, bukan prasangka. Pengawasan terhadap teknologi intersepsi juga harus diperketat melalui mekanisme perizinan, pencatatan, audit, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji.
Indonesia membutuhkan institusi keamanan yang kuat, tetapi kekuatan itu harus bersumber dari integritas, disiplin konstitusional, dan kepatuhan terhadap hukum. Membersihkan institusi dari penyalahgunaan kewenangan bukan berarti membangun loyalitas personal kepada Presiden.
Justru, loyalitas tertinggi aparat negara harus diberikan kepada konstitusi dan kepentingan bangsa. Oleh karena itu, jika ditemukan aktor intelektual maupun jaringan yang terbukti terlibat, semuanya harus diproses tanpa perlakuan istimewa.[]
