JAKARTA – Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Kemenag) Republik Indonesia Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A, mendorong penguatan peran majelis taklim dalam menjaga Indonesia dengan meningkatkan pemahaman, penghayatan,dan pengamalan ajaran agama Islam.
Hal itu disampaikan Kamaruddin saat menjadi narasumber pada acara Forum Group Discussion (FGD) “Kokohkan Ukhuwah Untuk Mengoptimalkan Potensi Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa” yang digelar oleh Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) di Gedung Serba Guna Aula DPR RI Kalibata, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Prof. Kamaruddin menyampaikan bahwa majelis taklim memiliki fungsi strategis sebagai infrastruktur sosial yang menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia.
“Majelis taklim berfungsi sangat fundamental untuk menjaga bangsa Indonesia. Kita bisa bayangkan, negara bangsa Indonesia dengan tingkat keragaman, diversity, pluralitas perbedaan agama, budaya, tradisi, dan adat istiadat yang sangat besar. Tetapi Indonesia sangat stabil secara sosial dan politik,” ujar Kamaruddin.
Menurutnya, keberadaan majelis taklim menjadi salah satu perekat sosial yang memungkinkan Indonesia tetap harmonis di tengah perbedaan.
“Ibarat sebuah bangunan, Indonesia punya infrastruktur sosial yang salah satunya adalah majelis taklim. Sehingga, meskipun beragam, kita berhasil menjaga dan merawat Indonesia secara sosial. Which is, ini sangat fundamental karena kita telah berkontribusi sangat penting dalam menjaga dan merawat stabilitas politik di Indonesia,” terangnya.
Kamaruddin juga membandingkan kondisi Indonesia dengan negara-negara Muslim lainnya yang sering kali menghadapi instabilitas akibat kurangnya fondasi sosial yang kuat.
“Kita lihat bahwa di negara-negara Muslim, baik yang kecil maupun yang besar, mereka tidak punya infrastruktur sosial yang kuat. Banyak negara maju dan besar, tapi fondasi sosialnya tidak kuat,” ungkapnya.
Kontribusi Nyata Majelis Taklim
Data Penais Kementerian Agama mencatat bahwa terdapat 136.923 lembaga majelis taklim di Indonesia. Lembaga-lembaga ini aktif dalam kegiatan pendidikan Al-Qur’an, ceramah agama, dan penguatan akhlak. Kamaruddin menyatakan bahwa peran ini harus diperluas untuk mencakup pemberdayaan ekonomi serta literasi zakat dan wakaf.
“Majelis taklim harus dioptimalkan untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi umat,” tegasnya. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman, termasuk keterbatasan fasilitas dan literasi digital yang masih menjadi kendala utama dalam pengembangan dakwah.
Pemerintah memberikan dukungan penuh melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Regulasi ini memberikan payung hukum dan dukungan afirmatif untuk pengakuan dan fasilitasi terhadap majelis taklim.
Selain itu, peran majelis taklim juga tercantum dalam Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program ini menargetkan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB), Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dan Indeks Layanan Keagamaan.
“Majelis taklim adalah aktor penting dalam memperkuat toleransi antarumat beragama dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” jelas Kamaruddin. Sasaran utamanya, terang dia, adalah masyarakat yang maslahat dan berkebudayaan maju.
Dalam FGD tersebut, berbagai tantangan yang dihadapi majelis taklim juga diangkat, termasuk masalah kaderisasi di kalangan generasi milenial dan Gen-Z. Menurut Kamaruddin, keberlanjutan majelis taklim sangat bergantung pada adaptasi terhadap teknologi dan pengembangan literasi digital.
“Kita harus memastikan generasi muda dapat terlibat aktif dalam majelis taklim. Mereka adalah penerus yang akan menjaga eksistensi lembaga ini di masa depan,” katanya. Transformasi digital menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan dakwah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh narasumber lainnya yaitu Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar, Ketua Dewan Penasihat BMIWI Ustz. Dr. Aan Rohanah, dan Anggota Legislatif DPRD DKI Sholikhah, S.sos.
Hadir pula jajaran presidium BMIWI, yakni Dr. Reni Susilowati, M.Pd.I., Nurul Hidayati K, S.S., MBA, Dr. Iin Kandedes, M.A., dan Dr. Umamah Wahid, M.Si.
Selain itu, hadir pula pimpinan organisasi massa (ormas) wanita Islam tingkat pusat, seperti Salimah, BKMT, Aisyiah, Alpind, Muslimat Hidayatullah, Pengajian Al Hidayah, Muslimat Al Washliyah, Wanita PUI, Wanita Al Irsyad, Muslimat Al Ittihadiyah, dan Wanita Islam.
Berikutnya ada juga Wanita Syarikat Islam, Wanita PERTI, Wihdatul Muslimat, Persistri, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiyah, Kohati, KBIM, Wanita Ittihadil Mubalighin, Daiyah Permusi, Muslimat Mathla’ul Anwar, Muslimat Dewan Dakwah, dan Permata Ummat. (ybh/nas)
