NASIONAL.NEWS — Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) Rizki Ulfahadi menyerukan peringatan moral kepada pemerintah di semua tingkatan agar mengedepankan sikap mengayomi rakyat.
Pernyataan ini disampaikannya di tengah memanasnya situasi di Kabupaten Pati akibat kebijakan Bupati Sudewo yang menuai penolakan warga.
Rizki menegaskan, amanah kepemimpinan bukan sekadar mandat kekuasaan, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga martabat rakyat.
“Pemimpin dipilih untuk melayani, bukan menantang rakyatnya,” kata Rizki dalam keterangannya kepada media ini di Jakarta, Rabu (14/8/2025).
Pejabat Publik sebagai Teladan
Lebih jauh Rizki mengemukakan, bahasa dan tindakan pejabat publik harus mencerminkan teladan, bukan justru memicu gesekan sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa mendengar aspirasi rakyat rawan menimbulkan krisis kepercayaan.
“Kekuasaan bukan ruang untuk memaksakan kehendak, melainkan amanah untuk menyejahterakan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan dialog dan empati sebagai landasan setiap keputusan.
Menyikapi rencana aksi ribuan warga Pati yang memprotes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, Rizki menegaskan pentingnya menghormati proses demokrasi.
Rizki menegaskan, PP GMH menyatakan berdiri di sisi rakyat dalam memperjuangkan kebijakan yang adil dan manusiawi.
Ia mengajak seluruh pemimpin daerah untuk mengedepankan prinsip pelayanan publik yang berkeadilan, demi terciptanya kepercayaan dan harmoni antara pemerintah dan masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan secara damai adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati,” tegasnya menandaskan.
