DILI — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Timor-Leste, untuk memperkuat kolaborasi pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan jejaring kelembagaan kedua negara.
Kesepakatan yang ditandatangani pada Kamis (22/10/2026) di Pusat Budaya Indonesia KBRI Dili itu berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.
DPP Hidayatullah diwakili Ketua Bidang Organisasi, Dr. Dudung Amadung Abdullah, S.H., M.H., sedangkan pihak KBRI Dili diwakili Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si. Dalam kunjungan tersebut, Dudung didampingi Ketua Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, S.Sy., MIRK., serta perwakilan DPW Hidayatullah Nusa Tenggara Timur dan lembaga pendidikan terkait.
Melalui kemitraan ini, disepakati pendidikan sebagai jembatan penguatan hubungan Indonesia–Timor-Leste. Implementasi program, pertukaran keahlian, dan kolaborasi lintas lembaga diharapkan memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat kontribusi perguruan tinggi bagi masyarakat di kedua negara.
Salah satu sasaran utama kesepakatan ini ialah memperluas akses masyarakat Timor-Leste terhadap pendidikan tinggi di perguruan tinggi dalam lingkungan dan jaringan Hidayatullah. Peluang kerja sama mencakup program beasiswa sesuai kemampuan masing-masing pihak, pertukaran mahasiswa dan dosen, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, serta penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi, dan kegiatan akademik lainnya.
Ruang lingkup kemitraan juga meliputi penelitian bersama dalam bidang pendidikan, ekonomi, manajemen, kewirausahaan, sosial, keagamaan, dan budaya. Kedua pihak berpeluang mengembangkan publikasi ilmiah, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kapasitas peneliti.
Manfaat bagi Masyarakat Kedua Negara
Pada sektor pengabdian kepada masyarakat, kerja sama diarahkan pada pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan kewirausahaan generasi muda, literasi dan inklusi keuangan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Kepala Departemen Hubungan Antarbangsa DPP Hidayatullah, Rasfiuddin Sabaruddin, berharap kesepakatan tersebut segera diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara, bukan berhenti pada penandatanganan dokumen.
Untuk merealisasikannya, perguruan tinggi dalam jaringan Hidayatullah dapat menyusun perjanjian turunan berupa Memorandum of Agreement (MoA), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Implementation Arrangement (IA). Rasfiuddin menambahkan, DPP Hidayatullah akan mengoordinasikan keterlibatan perguruan tinggi serta menyiapkan sumber daya akademik sesuai kebutuhan program.
