NASIONAL.NEWS (Aceh) — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menetapkan percepatan pemulihan jalan dan jembatan di Aceh sebagai agenda prioritas nasional.
Fokus utama kebijakan ini diarahkan pada kepastian waktu penyelesaian agar konektivitas antarwilayah yang sempat terganggu tidak berlangsung terlalu lama.
Dalam kerangka tersebut, Direktorat Pembangunan Jembatan menargetkan sebagian besar pekerjaan fisik dapat dirampungkan sebelum tutup tahun 2025, sehingga arus mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat kembali berjalan optimal.
Tenggat Waktu Penyelesaian
Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PU, Rakhman Taufik, menjelaskan bahwa pihaknya telah menetapkan tenggat waktu penyelesaian proyek secara terukur sampai akhir 2025 ini.
Target ini ditetapkan untuk memastikan konektivitas antarwilayah di Aceh segera pulih dan tidak terhambat dalam jangka waktu berkepanjangan.
Menurutnya, penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan bukan hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Berdasarkan data terbaru yang disampaikan, terdapat 81 ruas jalan nasional di Aceh yang terdampak kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72 ruas atau sekitar 88 persen telah kembali berfungsi.
Pemerintah menilai angka tersebut sebagai hasil dari koordinasi lintas sektor serta percepatan pekerjaan di lapangan.
Jalur Kembali Fungsional
Rakhman menyampaikan bahwa jalur Lintas Timur Sumatera di wilayah Aceh saat ini telah kembali fungsional melalui jembatan di jalan kabupaten Awe Geutah. Meski demikian, perhatian pemerintah belum sepenuhnya beralih dari kawasan tersebut.
Fokus lanjutan diarahkan pada sejumlah titik krusial di wilayah tengah Aceh, terutama pada ruas Bireuen–Takengon yang memiliki peran penting sebagai penghubung antardaerah. Pada jalur ini, meskipun sudah dapat dilalui, beberapa jembatan masih memerlukan penanganan intensif.
Dalam keterangannya pada konferensi pers Rabu, 24 Desember, Rakhman menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembukaan akses sementara, tetapi juga pada pemulihan struktur yang berkelanjutan.
Ia menyebutkan bahwa beberapa jembatan di jalur tersebut masih berada dalam tahap pengerjaan lanjutan agar memenuhi standar keamanan dan daya tahan yang dibutuhkan untuk lalu lintas jangka panjang.
Rincian Rute yang Diperbaiki
Untuk memastikan kepastian waktu, Kementerian PU telah merinci sejumlah ruas jalan nasional beserta target penyelesaiannya. Ruas Genting Gerbang–Celala–batas Aceh Tengah/Nagan Raya ditargetkan rampung pada 28 Desember 2025.
Sementara itu, ruas Pameue–Genting Gerbang, Uwaq Kilometer 379–batas Aceh Tengah/Gayo Lues, serta ruas batas Bireuen/Bener Meriah–Bener Meriah/Aceh Tengah masing-masing ditargetkan selesai pada 30 Desember 2025.
Penetapan tenggat ini dimaksudkan agar mayoritas jalur strategis dapat difungsikan penuh sebelum pergantian tahun.
Namun demikian, tidak seluruh ruas dapat diselesaikan pada akhir Desember. Rakhman mengakui adanya tantangan signifikan di lapangan, khususnya pada ruas Genting Gerbang menuju Simpang Uning.
Di lokasi tersebut, terdapat dua jembatan yang mengalami kerusakan berat hingga terputus. Kondisi geografis dan tingkat kerusakan membuat proses penanganan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan titik lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan target penyelesaian ruas Genting Gerbang–Simpang Uning serta ruas Simpang Uning–Uwaq Kilometer 379 pada 20 Januari 2026.
Rakhman menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kualitas hasil pekerjaan.
Ia menyampaikan bahwa secara umum sebagian besar ruas diupayakan selesai pada akhir Desember 2025, namun untuk beberapa titik dengan kondisi berat diperlukan tambahan waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal.
Dukung Mobilitas Warga
Dengan percepatan yang dilakukan secara menyeluruh, Rakhman menambahkan, pemerintah berharap mobilitas masyarakat Aceh dapat kembali normal sepenuhnya pada awal tahun 2026.
Pemulihan konektivitas ini dipandang dia penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta layanan publik di berbagai wilayah.
Penetapan target waktu yang jelas diharapkan Rakhman memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjadi landasan penguatan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Aceh.
