UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Peran Sufmi Dasco Diapresiasi Komisi III

Cauna Dewuley Ikona

Kamis, 19 November 2026

Spektrum Bahasan

rapat dpr ri

SETELAH menunggu selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI, Kamis (19/11/2026).

Di balik berakhirnya proses legislasi panjang tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendapat apresiasi dari pimpinan dan anggota Komisi III DPR atas keterlibatannya mengawal pembahasan sejak tahap awal hingga pengesahan.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman. Ia menyebut Dasco secara konsisten mendorong percepatan pembentukan regulasi tersebut, termasuk meminta Komisi III segera memulai proses legislasi pada Agustus 2025.

“Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini,” ujar Habiburokhman.

Ia kemudian mengungkapkan arahan Dasco yang menjadi salah satu bagian dari perjalanan pembahasan regulasi tersebut.

“Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset,” imbuhnya.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sidang Dipimpin Puan Maharani

Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan RUU yang sebelumnya telah disepakati pada pembicaraan tingkat pertama di Komisi III.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan rancangan tersebut.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab anggota forum paripurna.

Pemerintah turut hadir melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelum pengesahan, Habiburokhman menyebut regulasi ini sebagai penantian masyarakat selama 18 tahun. Ia juga mengapresiasi kerja panjang Komisi III DPR periode ini yang mulai mengintensifkan proses pembentukan undang-undang tersebut sejak September 2025.

TERKAIT LAINNYA

Exit mobile version