NASIONAL.NEWS — Persoalan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut kembali ditegaskan sebagai isu mendesak yang harus segera ditangani.
Penyelesaiannya diyakini akan membuat operasi keamanan lebih efektif dan memastikan sinergi lintas sektor berjalan optimal.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar IKLN dapat tercapai dan menjadi kebanggaan nasional,” tegas Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang) Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni.
Langkah ini sejalan dengan komitmen Kemenko Polkam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam Rapat Koordinasi Analisis Strategi Kementerian/Lembaga di Jakarta, Rabu (17/9/2025), Purwito menegaskan bahwa keamanan laut menyangkut dimensi luas.
“Keamanan laut bukan hanya terkait urusan militer, melainkan juga penegakan hukum, budaya keselamatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat pesisir,” katanya, dilansir laman Kemenko Polkam.
Ia menambahkan, Kemenko Polkam akan berperan sebagai motor penggerak agar target IKLN tercapai.
“Dengan modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, kita akan mampu menjadikan laut Indonesia lebih aman, berdaya saing, dan mendukung kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Tata Kelola Keamanan Laut
Rapat koordinasi ini menandai respon cepat pemerintah dalam merumuskan tata kelola keamanan laut yang lebih terpadu dan berbasis sinergi lintas sektor.
“Dengan komitmen bersama seluruh K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Purwito.
Forum ini dihadiri perwakilan dari 31 kementerian dan lembaga terkait, termasuk KNKT, Kemenhub, KLH, TNI AL, dan Polairud Polri. Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi.
Sejumlah Pandangan Terkait
Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyoroti keterbatasan sumber daya manusia. “Jumlah investigator pelayaran saat ini hanya sembilan orang,” ungkap perwakilan KNKT.
TNI Angkatan Laut menekankan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan. “Idealnya 250 kapal perang, tetapi yang ada baru 166 unit, itu pun masih terkendala BBM, radar, dan logistik,” paparnya.
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menegaskan pentingnya pengawasan keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran, sementara Kementerian Lingkungan Hidup mengakui keterbatasan kapal dan personel dalam menangani pencemaran laut.
Di kesempatan sama, Polairud Polri melaporkan patroli intensif di udara dan laut, namun tantangan tetap besar akibat luasnya cakupan wilayah pengawasan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkat isu perbedaan metode penghitungan cakupan area antar instansi serta keterbatasan anggaran untuk BBM dan komunikasi satelit.
Sementara itu, BRIN mempertanyakan realisasi target IKLN 2025, sekaligus menawarkan riset tentang sistem pemantauan dan standar kapal patroli.
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti ancaman narkotika melalui jalur laut dan dampaknya terhadap ekspor perikanan. Setneg menekankan pentingnya metodologi pengukuran IKLN yang kredibel, sedangkan BMKG menyatakan siap mendukung dengan data cuaca ekstrem laut sebagai basis mitigasi kecelakaan.
Bakamla menekankan manfaat IKLN bagi banyak pihak. “Bagi pemerintah sebagai dasar pembentukan postur keamanan laut nasional, bagi akademisi sebagai bahan penelitian, dan bagi dunia usaha sebagai pertimbangan investasi,” ujar perwakilannya.
Riset bahkan menunjukkan bahwa kenaikan satu poin IKLN berbanding lurus dengan peningkatan nilai investasi sektor maritim.
Ke depan, Bakamla menilai perlunya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN dapat menjadi indikator yang kredibel, baik bagi Indonesia maupun komunitas internasional.
