Momentum HUT RI, Pemerintahan Prabowo-Gibran Diingatkan Jangan Abaikan Suara Rakyat

NN Newsroom

Senin, 17 Agustus 2026

JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah (PP GMH) menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. PP GMH menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi publik agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan rakyat.

Ketua Umum PP GMH Rizki Ulfahadi mengatakan pemerintah tidak boleh menjadikan stabilitas sebagai alasan untuk mengabaikan kritik masyarakat, khususnya mahasiswa.

“Kami mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran karena masih banyak persoalan rakyat yang harus diselesaikan. Pemerintah jangan hanya mendengar pujian, tetapi harus berani mendengar kritik, termasuk kritik yang datang dari mahasiswa,” kata Rizki.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama menyangkut ekonomi, lapangan kerja, pendidikan, pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus dirasakan dalam bentuk kesejahteraan, keadilan, kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak,” ujarnya.

Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Rizki menegaskan, kritik GMH tidak diarahkan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan dan memastikan kekuasaan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kami tidak ingin pemerintah gagal. Justru karena ingin Indonesia maju, pemerintah harus dikritik ketika keliru. Kekuasaan membutuhkan kontrol agar tidak berjalan tanpa koreksi,” katanya.

PP GMH juga meminta pemerintahan Prabowo-Gibran memperkuat transparansi, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap masyarakat kecil, serta memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang nyata dan merata.

Momentum kemerdekaan, menurut PP GMH, harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana negara telah menjalankan amanat konstitusi sekaligus memperkuat keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.

TERKAIT LAINNYA