JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A., menegaskan ilmu sosial humaniora perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai pelengkap, melainkan menjadi mitra strategis dalam penyusunan kebijakan nasional.
Menurutnya, arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan secara menyeluruh.
Pandangan tersebut disampaikan Najib dalam Seminar dan Talkshow Nasional bertajuk Peran Ilmu Sosial Humaniora Menuju Indonesia Emas 2045 yang diselenggarakan Program Studi Magister Sosiologi Universitas Nasional (UNAS) di UNAS Menara, Selasa (14/7/2026).
Forum ilmiah itu mempertemukan akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan mahasiswa untuk mendiskusikan kontribusi ilmu sosial humaniora dalam menjawab tantangan pembangunan nasional menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia.
Selain Najib, seminar menghadirkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hj. Himatul Aliyah, M.Sos., M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni UNAS Prof. Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., serta akademisi Universitas Jenderal Soedirman Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos., M.Si., dengan moderator Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos.
Dalam pemaparannya, Najib mengingatkan bahwa keberhasilan Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kemajuan bangsa juga ditentukan oleh kuatnya kohesi sosial, keadilan struktural, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
“Visi Indonesia Emas 2045 tidak boleh direduksi hanya menjadi angka teknokratik semata. Sosiologi kritis mengingatkan bahwa kemajuan sejati juga menuntut kohesi sosial, keadilan struktural, dan legitimasi kultural yang tak terlihat sebagai indikator makroekonomi,” tegas Najib.
Jangan Hanya Andalkan Pendekatan Teknokratis
Lebih jauh Najib menjelaskan bahwa berbagai persoalan seperti ketimpangan sosial, konflik agraria, polarisasi identitas, hingga perubahan sosial akibat perkembangan teknologi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang berbasis ilmu sosial humaniora. Karena itu, kebijakan publik yang hanya mengandalkan pendekatan teknokratis dinilai berpotensi mengabaikan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
“Indonesia Emas 2045 hanya akan bermakna jika menyentuh pembangunan, keadilan sosial, kohesi, dan martabat manusia, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi semata,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himatul Aliyah menekankan pentingnya hilirisasi hasil penelitian agar mampu diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Himatul juga mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat agar rekomendasi akademik dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan nasional.
Sementara itu, Wakil Rektor UNAS Prof. Erna Ermawati Chotim menilai pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan pemahaman terhadap dinamika sosial dan budaya.
Menurut Prof Erna, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menghasilkan penelitian berbasis bukti yang mampu memperkuat proses perumusan kebijakan publik secara lebih inklusif dan berkeadilan.
Dia menambahkan bahwa forum ini sekaligus menegaskan bahwa ilmu sosial humaniora merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
