NASIONAL.NEWS – KEDIRI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri terus memperkuat akurasi data pemilih melalui program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pada Rabu (5/11), tim KPU melakukan penyisiran data di lokasi khusus dengan menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah, salah satu titik strategis tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Kota Kediri.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh dua komisioner KPU Kota Kediri, yakni Nia Sari selaku Divisi Perencanaan Data dan Ro’ihaatul Janah dari Divisi SDM & Sosialisasi. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari instruksi KPU RI serta mengacu pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran data pemilih di wilayah dan lokasi khusus pasca-Pilkada.
“Kami berterima kasih kepada Pondok Pesantren Wali Barokah atas kerja sama yang baik. Pelaksanaan Pilkada di Kota Kediri sebelumnya berjalan lancar dan sukses tanpa adanya gugatan. Ini tidak lepas dari dukungan penuh berbagai pihak, termasuk pesantren,” ujar Nia Sari dalam keterangannya.
Berdasarkan data yang dihimpun KPU, jumlah pemilih di Kota Kediri mengalami peningkatan signifikan. Jika pada Pilkada sebelumnya tercatat 222.265 pemilih, maka setelah pleno terakhir pada Oktober 2025 jumlah tersebut naik menjadi 228.080 pemilih. Kenaikan sebesar 5.815 pemilih ini menunjukkan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat, termasuk dari kalangan santri di TPS lokasi khusus.
“Alhamdulillah, santri Wali Barokah sangat aktif menggunakan hak pilihnya. Ini menjadi bukti dukungan nyata pesantren terhadap proses demokrasi di Kota Kediri,” tambah Nia. Ia menilai, antusiasme kalangan santri mencerminkan tumbuhnya kesadaran politik yang sehat di lingkungan pendidikan keagamaan.
Khusus di Ponpes Wali Barokah, tercatat ada 231 pemilih dari total 1.388 pemilih lokasi khusus di Kota Kediri yang juga mencakup Lapas dan Ponpes Al-Amin. KPU meminta pihak pondok untuk segera memverifikasi data tersebut guna memastikan keabsahan status pemilih. “Apabila dari 231 pemilih tersebut ada yang sudah tidak berdomisili di Kota Kediri, kami berharap pihak pondok segera memberi informasi agar dapat kami hapus dari DPT,” tegas Nia.
Verifikasi ini dinilai penting karena KPU Kota Kediri akan melaksanakan pleno penutupan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akhir tahun pada awal Desember 2025. Dengan begitu, setiap nama yang tercatat di DPT benar-benar valid dan sesuai kondisi terkini di lapangan.
Sementara itu, Ketua Ponpes Wali Barokah, H. Sunarto, menyambut baik langkah KPU tersebut. Ia menegaskan komitmen pihak pondok dalam mendukung proses demokrasi yang tertib dan konstitusional. “Kami akan mereview kembali data tahun 2024 yang masuk di TPS khusus. Kami siap melakukan penyisiran ulang dan akan menyiapkan hasilnya dalam bentuk hardcopy maupun softcopy,” ujarnya.
Menurut H. Sunarto, mobilitas santri yang tinggi memang menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga validitas data pemilih. Karena itu, pihaknya memohon waktu sekitar satu minggu untuk melakukan verifikasi ulang. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh santri yang telah memenuhi syarat usia bisa tercatat dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada maupun Pilpres mendatang,” tandasnya.
Upaya kolaboratif antara KPU Kota Kediri dan Ponpes Wali Barokah ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan data pemilih yang akurat, bersih, dan terpercaya. Dengan keterlibatan aktif lembaga pendidikan keagamaan, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang terus meningkat, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Kota Kediri.
