NASIONAL.NEWS (Jakarta) — Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menata tata kelola ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu diapresiasi Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Adam Sukiman, menilai langkah tersebut memiliki relevansi strategis dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026), yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kendali negara terhadap pengelolaan dan ekspor sumber daya alam nasional.
Menurut Adam, gagasan ekspor sumber daya alam satu pintu tidak dapat dipahami sekadar sebagai kebijakan administratif atau mekanisme perdagangan internasional. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun komitmen itu harus diwujudnyatakan secara konsisten melalui tata kelola yang transparan, berkeadilan, dan bebas dari kepentingan kelompok yang dapat menggerus hak-hak rakyat atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujar Adam dalam keterangannya diterima media ini di Jakarta, Selasa.
Untuk Kemakmuran Rakyat
Ia menjelaskan bahwa para pendiri bangsa telah memberikan arah yang sangat jelas melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam kerangka ekonomi politik, lanjut Adam, pengelolaan sumber daya alam selama ini sering menghadapi tantangan berupa fragmentasi kebijakan, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, hingga kebocoran nilai tambah nasional.
Karena itu, kata Adam, upaya memperkuat kendali negara terhadap rantai ekspor dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperbesar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
“Pancasila tidak mengenal ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Pancasila menghendaki keadilan sosial. Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus dapat diukur dari sejauh mana rakyat memperoleh manfaat nyata, bukan hanya dari besarnya angka investasi atau pertumbuhan ekonomi semata,” kata Adam.
Meski memberikan dukungan, Adam juga mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat tersebut. Menurutnya, sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi.
“Kami berharap pemerintah tetap tegak lurus berdiri untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai kebijakan yang dirancang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi justru dibajak oleh kepentingan-kepentingan sempit yang menjauhkan tujuan utamanya. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, berkurangnya ketimpangan, dan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri,” tegasnya.
Adam menambahkan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai dasar bangsa.
Dalam pada itu, jelasnya, komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam memiliki makna strategis sebagai bagian dari upaya menghadirkan ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat sebagaimana dicita-citakan para pendiri Republik Indonesia.
“Tantangan berikutnya bukan lagi pada tataran komitmen, melainkan memastikan seluruh instrumen kebijakan, birokrasi, dan pengawasan publik bergerak dalam arah yang sama, yaitu menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai fondasi kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Adam.
