JAKARTA, NASIONAL.NEWS — Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa salah satu agenda utama Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII adalah dialog mengenai kebijakan Presiden dan arah pembangunan nasional di tengah aspirasi masyarakat serta dinamika global yang terus berkembang.
Menurutnya, forum tersebut dipersiapkan sebagai ruang bertukar gagasan antara pemerintah, lembaga negara, ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kontribusi umat dalam pembangunan bangsa.
KUII VIII dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta. Sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan menghadiri rangkaian sidang pleno, di antaranya Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan.
KH Marsudi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan membuka secara resmi pelaksanaan kongres sebelum peserta memasuki berbagai pembahasan strategis.
“Pada acara itu nanti akan dibuka oleh Presiden, yaitu pada tanggal 24 Juli kira-kira jamnya jam 16.00 sore, dibuka oleh Presiden, dan dilanjutkan oleh pleno-pleno,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
Menurut Ketua Steering Committee KUII VIII tersebut, salah satu fokus utama kongres adalah mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan pemerintah sekaligus menyusun rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Nanti ada kajian tentang kebijakan, kita akan melihat kebijakan itu berhasil atau kurang berhasil atau setengah berhasil atau perlu diubah kebijakannya, sehingga nanti bisa ketemu kebijakan yang pas sesuai yang dibutuhkan pada keadaan sekarang ini,” katanya.
Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, serta terciptanya kerukunan antarumat beragama.
“Membangun bangsa adalah sebuah keharusan,” tegasnya, seperti dinukil dari laman resmi MUI.
Dalam pandangan KH Marsudi, kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk menghadirkan tata kelola yang lebih baik.
“Maka kritik itu biasa jika nanti di dalam Kongres ini ada masukan-masukan terhadap pemerintah,” ujarnya.
Forum Angkat Berbagai Isu
Selain membahas arah pembangunan nasional, KUII VIII juga akan mengangkat isu demokrasi, peran legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat, penegakan hukum, ketahanan nasional, geopolitik, ekonomi, ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sumber daya mineral.
Menteri Keuangan dijadwalkan memaparkan perkembangan ekonomi nasional, sementara Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, dan Panglima TNI akan berdialog mengenai penegakan hukum, keadilan, serta dinamika keamanan nasional.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, KUII VIII diharapkan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif sebagai kontribusi umat Islam terhadap kebijakan publik.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi keumatan, tetapi juga dipandang sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa.
