Jokowi di Sidang Kabinet Terakhir, Singgung Transisi Pemerintahan dan Minta Maaf

0
147

NUSANTARA – Hari Jum’at ini menjadi momen bersejarah dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna terakhirnya bersama Kabinet Indonesia Maju, Jumat (13/9/2024).

Pertemuan formal ini menjadi ajang refleksi terhadap perjalanan panjang selama hampir satu dekade memimpin Indonesia. Jokowi, dengan gaya bicaranya yang tenang, menyampaikan ucapan terima kasih serta pesan-pesan penting bagi para menteri, juga bangsa Indonesia.

jokowidodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)

Bagi Jokowi, sidang kabinet ini adalah titik akhir dari kiprahnya sebagai pemimpin tertinggi di republik ini. Ini juga momen untuk menegaskan komitmen transisi pemerintahan yang damai dan efektif ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

“Dan, 20 Oktober bulan depan, masa tugas kita semuanya berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru,” katanya.

Dalam beberapa bulan ke depan, Jokowi menyadari pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta menyiapkan fondasi yang kuat agar pemerintahan berikutnya bisa langsung berlari kencang. Dia menekankan tiga hal utama: penyelesaian tugas, dukungan transisi, dan menjaga stabilitas nasional.

“Kita semuanya harus mendukung penuh program presiden terpilih, pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” tegasnya.

Dalam pidatonya sambutannya itu, Jokowi mengingatkan para menteri dan pejabat tinggi negara untuk segera menyelesaikan program-program kerja yang belum tuntas.

Dalam berbagai aspek, pemerintahan Jokowi dikenal dengan berbagai program unggulan seperti pembangunan infrastruktur yang masif, percepatan digitalisasi, hingga reformasi birokrasi.

Namun, Jokowi juga menyadari bahwa ada tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Karena itu, ia mendorong para menterinya untuk menggunakan bulan terakhir ini sebaik mungkin.

Program yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan anggaran, administrasi, maupun pertanggungjawaban, harus segera diselesaikan. “Pastikan kendala-kendala yang belum terselesaikan bisa dirampungkan,” tegasnya.

Dukungan Penuh untuk Transisi Pemerintahan

Salah satu poin terpenting dalam pidato Jokowi adalah transisi pemerintahan. Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa seluruh anggota kabinet dan aparatur pemerintahan harus mendukung penuh program-program presiden terpilih.

Transisi yang mulus dan efektif menjadi kunci bagi keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Jokowi, yang pernah mengalami transisi serupa ketika menerima tampuk kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014, memahami betul pentingnya hal ini.

“Pastikan transisi pemerintahan berjalan efektif,” ucap Jokowi. Tidak boleh ada ruang untuk kelambanan atau ketidakjelasan dalam proses tersebut. Jika diperlukan regulasi baru atau kebijakan yang harus segera dirumuskan, Jokowi mengingatkan para menteri untuk segera bergerak cepat. Ini terutama berlaku bagi program-program unggulan presiden terpilih, Prabowo Subianto, agar pemerintah baru bisa segera bekerja dengan optimal begitu dilantik pada 20 Oktober 2024.

Poin terakhir dalam pidato Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional. Jokowi mengingatkan bahwa kondisi yang stabil akan memungkinkan pemerintah berikutnya melanjutkan agenda-agenda besar yang telah diletakkan.

“Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta menghindari kebijakan-kebijakan ekstrem yang bisa menimbulkan gejolak.

“Pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” terangnya, seraya mengajak menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak.

Sebagai pemimpin yang sudah sepuluh tahun memimpin negeri ini, Jokowi juga menggunakan momen sidang kabinet terakhirnya ini untuk meminta maaf. “Saya ingin memohon maaf jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi, dan ada hal yang kurang maksimal,” kata Jokowi. (ard/nas)