BARU baru ini, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, mencuat di daftar yang tak biasa. Menurut laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup dunia, berada di urutan ketiga setelah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan Presiden Kenya William Ruto. Tentu saja, kabar ini langsung menjadi headline di berbagai media, menuai polemik panas, dan memancing berbagai tanggapan.
Ketika ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jokowi justru menanggapi tuduhan ini dengan santai. Ia bahkan tertawa sambil menyebut bahwa zaman sekarang banyak sekali fitnah dan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Dengan gaya khasnya yang santai tapi tegas, Jokowi menjawab, “Hehehe… Terkorup, terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa.”
Jokowi, yang selama ini dikenal dengan citra merakyat dan sederhana, merasa tuduhan ini tak berdasar. Namun, apa sebenarnya yang membuat OCCRP menempatkan namanya di daftar ini? Apakah hanya sekadar sensasi, atau memang ada data yang mendukung tuduhan tersebut?
Apa Itu OCCRP dan Mengapa Mereka Berpengaruh?
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) adalah organisasi independen yang dikenal berfokus pada investigasi korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Setiap tahun, mereka merilis daftar nominasi pemimpin terkorup berdasarkan laporan jurnalis investigasi dan masukan dari publik.
Daftar ini bukan hanya berisi nama-nama pemimpin politik, tetapi juga organisasi pemerintah dan figur publik yang dianggap terlibat dalam praktik korupsi. Dengan jaringan global yang luas, OCCRP mengklaim bahwa laporan mereka berbasis data dan investigasi mendalam.
Namun, ada kritik yang menyebut OCCRP sebagai lembaga yang terlalu subjektif dan rentan dipengaruhi opini publik. Apalagi, penentuan finalis daftar ini melibatkan voting terbanyak dari pembaca mereka, yang tentu saja bisa memunculkan bias tertentu.
Tudingan dan Reaksi Jokowi
Dalam laporan OCCRP, Jokowi disebut melakukan berbagai pelanggaran, mulai dari manipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Namun, hingga saat ini, belum ada bukti konkret yang disertakan untuk mendukung tuduhan tersebut.
Sebagai mantan pemimpin negara, Jokowi tidak tinggal diam. Ia mempertanyakan bukti atas tuduhan tersebut dan menilai bahwa ini adalah bagian dari framing jahat yang dirancang untuk menjatuhkan reputasinya. “Sekarang banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan,” ujar Jokowi serius dengan mata menyipit.
Selain Jokowi, daftar OCCRP untuk tahun 2024 juga mencantumkan beberapa nama besar lainnya, seperti:
- Bashar Al-Assad (Mantan Presiden Suriah), yang dianggap telah menghancurkan Suriah melalui korupsi dan kepemimpinan brutalnya selama 24 tahun.
- William Ruto (Presiden Kenya), dituduh melakukan korupsi masif yang melibatkan penggelapan dana negara.
- Bola Ahmed Tinubu (Presiden Nigeria), nama yang sering disebut dalam skandal pengelolaan dana publik.
- Sheikh Hasina (Mantan PM Bangladesh), yang dituduh memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.
- Gautam Adani (Pengusaha India), satu-satunya nama non-politik dalam daftar ini, Adani diduga memanfaatkan hubungan politik untuk memperkaya dirinya.
Sebagian besar masyarakat meminta transparansi lebih lanjut terkait isu ini. Publik ingin pemerintah membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar melalui audit terbuka atau investigasi independen.
Tidak Sepele
Sebagai pemimpin yang dikenal luas di dunia internasional, tuduhan ini tentu bisa berdampak pada citra Jokowi di kancah global pasca purna tugas sebagai presiden. Kendati bagi loyalisnya, selama belum ada bukti konkret, mereka cenderung melihat ini sebagai upaya politisasi atau fitnah.
Jokowi sendiri tampaknya tidak terlalu mengambil pusing dengan penobatan tersebut yang ditandai dengan responnya yang santai bahkan tertawa.
Tuduhan sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia tentu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Namun, bagaimana pun, kredibilitas tuduhan tersebut harus diuji dengan bukti yang jelas dan transparan. Sebagai rakyat, kita memiliki hak untuk tahu fakta sebenarnya.
Yang jelas, polemik ini akan terus bergulir, dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah tuduhan ini benar atau sekadar framing sebagaimana anggapan Jokowi.
Sambil menunggu, mari tetap kritis, bijak, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar. Karena di era informasi seperti sekarang, hanya mereka yang berpikir jernih yang bisa melihat kebenaran dengan jelas.
