VISI bernegara adalah kompas yang mengarahkan perjalanan sebuah bangsa menuju cita-cita bersama. Bagi Indonesia, visi tersebut telah digariskan oleh para pendiri bangsa.
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa tujuan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Namun, dalam perjalanan sejarahnya, visi ini sering kali terabaikan atau terdistorsi oleh dinamika politik, ekonomi, sosial, dan kepentingan parsial aktor aktor utama negara.
Presiden sebagai pucuk pimpinan negara memiliki tanggung jawab utama untuk menarasikan dan menggelorakan visi bernegara tersebut. Menawarkan dan menyatakan dengan lugas.
Visi ini bukan hanya sekadar slogan, tetapi harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil. Presiden harus mampu meyakinkan rakyat bahwa Indonesia sedang menuju arah kebangkitan, menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, sayangnya, realitas menunjukkan bahwa visi bernegara belum tertancap dalam sanubari setiap anak bangsa. Hal ini tercermin dari berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti tingginya angka pengangguran, kesenjangan sosial, dan rendahnya kualitas pendidikan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia tercatat sebesar 4,76%, dengan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang.
Meskipun TPT mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran absolut justru meningkat, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa visi bernegara belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh masyarakat.
Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air perlu diperkuat, agar generasi muda memiliki kesadaran dan komitmen terhadap tujuan negara.
Cermin Visi
Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan visi bernegara tersebut. Setiap program dan proyek pembangunan harus dirancang untuk mewujudkan tujuan negara, bukan sekadar untuk kepentingan sesaat atau kelompok tertentu.
Misalnya, dalam sektor pendidikan, pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, agar mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa.
Demikian pula dalam sektor ekonomi, kebijakan harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan merata, agar tidak ada lagi anak bangsa yang terpinggirkan.
Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan investasi atau proyek semata.
Visi bernegara juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan dalam integritas, kejujuran, dan dedikasi terhadap kepentingan bangsa.
Kepemimpinan yang kuat dan visioner akan mampu menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bekerja keras mewujudkan cita-cita bersama.
Untuk itu, penting bagi Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan untuk terus menggelorakan visi bernegara ini.
Visi ini harus menjadi bagian dari budaya bangsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Visi bernegara bukanlah sekadar dokumen atau retorika politik, tetapi merupakan roh yang menghidupkan setiap langkah dan keputusan bangsa.
Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen bangsa untuk memahami, menghayati, dan mewujudkan visi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia akan mampu mencapai tujuannya sebagai negara yang maju, adil, dan makmur.
