NASIONAL.NEWS — Pemerintah melalui Komisi Digital Republik Indonesia (Komdigi RI) resmi merilis Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional.
Dokumen strategis ini disiapkan sebagai rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Salah satu poin utama yang tercantum adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pembiayaan inovasi nasional.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan pentingnya pedoman etik sebagai acuan dalam penggunaan AI di Indonesia.
Aspek Sosial dan Budaya
Peneliti transformasi digital dari Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada, Iradat Wirid, menilai peta jalan tersebut menempatkan AI bukan semata sebagai instrumen teknologi dan pendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sisi sosial dan budaya.
“Yang perlu dilakukan adalah memperkuat manusianya. Kita mungkin sudah tertinggal perihal coding dan pemrograman dari India dan China. Tapi di isu ini dan teknologi lainnya ke depan masih ada harapan apabila kita punya peta jalan dan arah yang juga berfokus pada talenta dan manusianya,” ujar Iradat di Kampus UGM seperi dinukil laman resmi UGM, Senin (25/8/2025)
Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam adopsi teknologi baru, termasuk AI.
Hal itu tercermin dari sejumlah laporan internasional seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), UNESCO Readiness Assessment for AI, dan beberapa indikator kesiapan digital lainnya yang menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya siap.
Iradat menekankan bahwa literasi digital masyarakat harus segera ditingkatkan agar tidak tertinggal semakin jauh.
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan AI yang bertanggung jawab dan beretika, dengan menekankan bahwa faktor utama di balik teknologi adalah manusia.
“Tantangan literasi ini bisa menjalar ke risiko sosial politik apabila tidak menjadi prioritas utama. Isu deepfake pada pemilu lalu bisa saja membesar dan memunculkan konflik baru apabila tidak ada pondasi literasi yang kokoh,” tegasnya.
Membangun “Kekebalan Alami”
Lebih lanjut, Iradat menilai pendekatan berupa moderasi konten atau pemblokiran saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya membangun “kekebalan alami” di masyarakat melalui penguatan literasi digital.
Di samping itu, dia menegaskan, pemerataan infrastruktur digital juga perlu diperhatikan.
“Kondisi ini justru bakal memperlebar kesenjangan di masyarakat kita,” paparnya, merujuk pada kondisi infrastruktur yang masih terpusat di Jawa dan Jakarta.
Iradat berharap penerbitan Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional menjadi rujukan bersama antar lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih implementasi.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama.
“Jika ini menjadi prioritas, tentunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan jalan dengan sendirinya ke arah yang positif,” pungkasnya.
