NASIONAL.NEWS — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat strategi pertahanan nasional melalui rangkaian agenda strategis yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak 30 Juli hingga 2 Agustus 2025.
Agenda ini mencakup penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) serta monitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal TNI Parwito, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam.
“Kemenko Polkam siap mendukung penguatan dimensi-dimensi strategis guna mewujudkan keamanan laut yang tangguh, adaptif, dan responsif terhadap ancaman baru yang terus berkembang,” ungkap Parwito dalam siaran pers dilansir laman Polkam.go.id, Senin (4/8/2025).
Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam melibatkan akademisi, pakar maritim, dan sejumlah kementerian/lembaga teknis guna menyusun penguatan IKLN sebagai bagian dari strategi keamanan laut dalam RPJMN 2025–2029. Pendekatan yang digunakan berbasis geomaritim, dengan perhatian terhadap dinamika ancaman tradisional dan non-tradisional.
Pandangan Pakar dan Rekomendasi
Berbagai pakar nasional menyampaikan pandangan dan rekomendasi. Dr. Akhmad Solihin (PKSPL IPB) menekankan urgensi pembentukan UU Keamanan Laut serta perlunya lembaga coast guard terpadu.
Di kesempatan yang sama, Prof. Dafri Agussalim (UGM) menyampaikan pentingnya diplomasi maritim kawasan, sementara Prof. Marsudi Triatmodjo menyoroti perlunya teknologi UAV/MAV dalam pengawasan laut.
Dr. Agustina Merdekawati menyebut lemahnya implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) karena belum ditunjang koordinasi dan sumber daya yang memadai.
Sementara itu, Dr. Agung Satriyo Nugroho menekankan bahwa IKLN juga memiliki nilai sebagai instrumen ekonomi strategis. Ia menyarankan kebijakan nasional diarahkan pada pendekatan geomaritim berbasis wilayah dan keberlanjutan ruang laut.
Pemantauan Lapangan
Pada 1 Agustus 2025, Brigjen TNI Parwito bersama tim dari Bakamla dan Pusinformar TNI AL melakukan pemantauan lapangan terhadap implementasi Program MBG di SPPG Kecamatan Sedayu dan Koperasi Merah Putih, Kulon Progo.
Dalam kunjungan tersebut, Brigjen TNI Parwito menyampaikan bahwa penguatan ketahanan nasional harus menyentuh fondasi sosial masyarakat.
“Ketahanan nasional tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan militer atau penegakan hukum semata. Ia harus dibangun dari bawah, dari desa-desa pesisir, dari ketahanan pangan, dari partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Program MBG di DIY dinilai menunjukkan capaian positif, khususnya di SPPG Sedayu yang mampu menyuplai lebih dari 3.500 porsi makanan ke sepuluh sekolah, dengan partisipasi lokal yang tinggi.
Namun, pada aspek kelembagaan ekonomi, seperti di Koperasi Merah Putih, Wijimulyo, Kemenko Polkam mencatat perlunya pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan.
Agenda turut mencakup kunjungan ke Pos Basarnas Kulon Progo untuk mengevaluasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah pesisir.
“Kemampuan respon cepat terhadap kondisi darurat di wilayah pesisir harus menjadi prioritas. Basarnas adalah ujung tombak dalam hal ini,” ujar Brigjen Parwito, seraya menekankan perlunya sinergi antar unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
